‎RRI.CO.ID, Sidoarjo – Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Sidoarjo menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp 680,65 miliar. Nilai tersebut meningkat Rp 37,88 miliar dibandingkan tahun sebelumnya dan dinilai menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan APBD.

‎Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat-NasDem, Muh. Zakaria Dimas, saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo

Zakaria mengatakan, tingginya SiLPA menunjukkan pemerintah daerah masih perlu memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran. Menurutnya, besarnya sisa anggaran mencerminkan kemampuan fiskal yang belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pelayanan publik maupun pembangunan yang dirasakan masyarakat.

‎"Tingginya SiLPA menunjukkan kualitas pelaksanaan APBD yang masih perlu diperbaiki. Fraksi kami memberikan perhatian serius terhadap SiLPA tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 680,65 miliar," kata Zakaria saat dihubungi, Jumat 3 July 2026.

‎Ia menegaskan, SiLPA tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai sisa anggaran yang dapat digunakan pada tahun berikutnya. Menurutnya, setiap anggaran yang tidak terserap berarti ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.

‎"Setiap rupiah yang gagal dibelanjakan adalah jalan yang belum diperbaiki, saluran yang belum dibangun, sekolah yang belum ditingkatkan kualitasnya, pelayanan kesehatan yang belum diperluas, serta kebutuhan masyarakat yang belum terjawab," ujarnya.

Fraksi Demokrat-NasDem pun meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan program, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, pengendalian pelaksanaan kegiatan, hingga peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam mengeksekusi program pembangunan.

‎Selain itu, fraksi tersebut mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan. Namun, capaian tersebut dinilai belum diimbangi dengan kualitas belanja daerah. Fraksi Demokrat-NasDem mencatat realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar 90 persen, sementara realisasi belanja modal masih berada di kisaran 75,40 persen.

‎"Ke depan kami berharap orientasi APBD tidak lagi hanya mengejar besarnya serapan anggaran, tetapi lebih diarahkan pada pencapaian hasil pembangunan yang terukur dan berdampak nyata," tutur Zakaria.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat-NasDem juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah proyek konstruksi dengan total nilai mencapai Rp 4,124 miliar.

Temuan itu meliputi pekerjaan di Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BMSDA), pembangunan gedung pada lima perangkat daerah, serta 28 paket pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi.

‎"Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret untuk memastikan bahwa temuan serupa tidak kembali berulang pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026," tegas Zakaria.

‎

‎