DPRD Dorong Pelibatan Pemda dalam MBG
- 24 Jun 2026 15:20 WIB
- Surabaya
RRI.CO.ID, Surabaya - DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlibatan pemda dinilai penting agar program berjalan lebih tepat sasaran, aman, dan sesuai kebutuhan di lapangan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, saat diwawancarai RRI Surabaya, Selasa 23 Juni 2026.
Menurut Imam, selama ini pelaksanaan MBG sepenuhnya menjadi ranah pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah belum dilibatkan secara optimal dalam perencanaan maupun pengawasan program di daerah.
“Selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan. Padahal yang mengetahui kondisi masyarakat, sekolah, dan kebutuhan di masing-masing wilayah itu ya pemerintah daerah,” kata Imam.
Ia menilai, pelibatan pemerintah daerah penting karena pemda memiliki perangkat dan dinas teknis yang memahami kondisi lapangan, mulai dari data penerima manfaat, kondisi sekolah, hingga kesiapan fasilitas pendukung program.
Menurutnya, dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan seharusnya dilibatkan dalam pelaksanaan MBG, tidak hanya saat muncul persoalan di lapangan. Dengan begitu, pengawasan terhadap distribusi makanan, kualitas dapur, hingga penerapan standar operasional prosedur atau SOP dapat dilakukan lebih awal.
“Kalau daerah dilibatkan sejak awal, pengawasan akan lebih kuat. Dinas pendidikan, dinas kesehatan, sekolah, dan pemerintah kota bisa ikut memastikan program ini berjalan sesuai kebutuhan, termasuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti keracunan,” ujarnya.
Pernyataan Imam sejalan dengan sikap Komisi D DPRD Surabaya dalam evaluasi kasus keracunan MBG di Surabaya pada Mei lalu. Saat itu, Imam menyebut pemerintah kota selama ini lebih banyak hadir ketika masalah muncul, padahal pemda seharusnya dilibatkan sejak awal pelaksanaan program, termasuk dalam pengawasan dapur dan penentuan pelaksana di lapangan.
Imam menilai evaluasi MBG juga harus menyentuh aspek ketepatan sasaran dan manfaat program. Menurutnya, pemerintah perlu menyusun skala prioritas agar program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan dan tidak justru membebani pelayanan publik di daerah.
Ia mengatakan, kebijakan pembiayaan program yang besar juga perlu dihitung secara cermat agar tidak berdampak pada pos pelayanan lain, termasuk kebutuhan tenaga administrasi daerah atau TAD yang berhubungan langsung dengan layanan masyarakat. “Pemerintah harus punya skala prioritas. Program sebesar ini harus dipastikan tepat sasaran, berhasil guna, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau setelah dievaluasi ternyata manfaatnya tidak sebanding, tentu harus ada keberanian untuk menata ulang,” kata Imam.
Menurut dia, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan setelah mencuatnya persoalan tata kelola MBG di tingkat pusat. Evaluasi itu, kata Imam, harus diarahkan pada perbaikan sistem agar program ke depan lebih akuntabel, lebih terawasi, dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap, pelibatan pemerintah kabupaten/kota dalam evaluasi maupun pelaksanaan MBG bisa menjadi bagian dari pembenahan program ke depan. Sebab, pemerintah daerah dinilai lebih mengetahui wilayah mana yang membutuhkan perhatian, sekolah mana yang perlu diprioritaskan, serta kondisi riil penerima manfaat di lapangan.
Secara nasional, cakupan MBG terus diperluas. Data Dashboard MBG menunjukkan hingga pertengahan Juni 2026 program ini menjangkau 4.522.378 penerima manfaat di 22.762 satuan pendidikan. Di saat yang sama, Badan Gizi Nasional juga menyatakan tengah memperkuat validasi data penerima MBG dengan melibatkan sekolah dan pemerintah daerah agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Bagi Imam, langkah pembenahan itu perlu diikuti dengan keterlibatan lebih nyata dari daerah, agar program MBG tidak hanya baik dalam konsep, tetapi juga berjalan efektif di lapangan. “Daerah harus dilibatkan, karena daerah yang paling tahu kondisi wilayahnya. Kalau pemetaan penerima manfaat, pengawasan, dan pelaksanaan melibatkan daerah, program ini akan lebih tepat sasaran dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....