RRI.CO.ID, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 22 Juni 2026. Pengukuhan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026 tentang Pengangkatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan pentingnya peran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. "BPKP memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," kata Khofifah.

Menurutnya, sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPKP perlu terus diperkuat. Hal ini penting dilakukan agar pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, Sally Salamah, meminta Hasoloan Manalu segera beradaptasi dengan kondisi dan karakteristik Jawa Timur. Ia juga mendorong Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur yang baru untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), DPRD, serta aparat penegak hukum di wilayah Jawa Timur.

"Segera lakukan adaptasi, pahami dinamika dan kearifan lokal Jawa Timur, serta identifikasi risiko-risiko utama yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan di Jawa Timur," ujar Sally, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 23 Juni 2026.

Sally menambahkan, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra konsultasi bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko sejak dini, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung upaya penguatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuhan Hasoloan Manalu diharapkan semakin memperkuat peran BPKP sebagai auditor internal pemerintah dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan mendukung pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD, kepala perangkat daerah, inspektur kabupaten/kota, organisasi profesi, serta sejumlah mitra kerja BPKP.