‎RRI.CO.ID,Sidoarjo - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Basarnas segera memperkuat kesiapsiagaan di kawasan Lumpur Lapindo, Sidoarjo. Menurutnya, meski semburan lumpur telah berlangsung sejak 2006, status bencana nasional yang masih melekat mengharuskan pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi secara serius.

‎Saat meninjau area tanggul Lumpur Lapindo, BHS menyoroti peristiwa meluapnya air dari kolam penampungan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Ia mengapresiasi langkah Kementerian Pekerjaan Umum yang cepat melakukan penanganan, namun mengingatkan bahwa risiko kebencanaan di kawasan tersebut masih tinggi sehingga tidak boleh diabaikan.

‎"BNPB harus menyiapkan mitigasi bencana secara menyeluruh. Harus ada sistem peringatan dini, jalur evakuasi, assembly point atau titik kumpul yang aman, hingga kesiapan logistik dan makanan bagi masyarakat apabila terjadi keadaan darurat," kata BHS, Rabu 17 Juni 2026.

‎Menurut dia, keberadaan posko BNPB dan Basarnas di sekitar kawasan Lumpur Lapindo menjadi kebutuhan penting mengingat ancaman yang masih ada. BHS menjelaskan, semburan lumpur yang masih mencapai sekitar 50 ribu meter kubik per hari serta kondisi geologi di sekitar lokasi berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat yang bermukim di sekitar tanggul.

‎"Basarnas harus ditempatkan di sini. Walaupun belum ada kondisi darurat, status kebencanaan masih berlaku sehingga kesiapsiagaan harus tetap dijaga. Keselamatan masyarakat tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi," ujarnya.

‎Selain itu, BHS juga meminta pemerintah pusat tidak mengurangi anggaran penanganan Lumpur Lapindo. Ia menilai operasional pengaliran lumpur dan air menuju Sungai Porong merupakan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan publik.

‎"Keselamatan nyawa masyarakat adalah yang utama. Anggaran penanganan kebencanaan jangan dikurangi karena operasional ini harus berjalan secara rutin," tegasnya.

‎Sementara itu, Perwakilan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Williams S., menjelaskan bahwa upaya mitigasi terus dilakukan untuk menjaga kapasitas tampung kolam lumpur dan stabilitas tanggul. Salah satunya melalui pengaliran lumpur secara berkala dari dalam waduk penampungan.

‎"Kami fokus pada penanganan di permukaan dengan mengalirkan lumpur dari dalam waduk agar kapasitas penyimpanan tetap terjaga. Selain itu, kondisi tanggul terus kami monitor menggunakan sejumlah instrumen yang telah dipasang di beberapa titik," ujar Williams.

‎Ia memastikan kondisi tanggul utama saat ini masih dalam kategori aman dan terus berada dalam pengawasan. Menurut Williams, limpasan yang sempat terjadi lebih disebabkan oleh faktor air saat hujan atau kondisi tertentu, bukan karena kegagalan struktur tanggul.

‎"Kalau untuk stabilitas tanggul masih aman. Yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan air agar tidak melimpas dan mengganggu kondisi di sekitar tanggul," katanya.

‎

‎