Ancaman Lumpur Sidoarjo Masih Nyata, DPR RI Minta Mitigasi Maksimal

‎RRI.CO.ID, Sidoarjo – Ancaman dari semburan di kawasan Lumpur Sidoarjo masih menjadi perhatian serius berbagai pihak. Selain berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, kondisi ini juga dinilai menyimpan risiko besar terhadap keselamatan masyarakat dan infrastruktur di sekitarnya.

‎

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa kawasan lumpur Sidoarjo hingga kini masih berstatus bencana dan tidak layak dijadikan destinasi wisata. Ia menyoroti keberadaan dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watu Kosek, yang berpotensi bergerak sewaktu-waktu dan memicu dampak fatal.

‎

‎“Ini masih bencana, bukan untuk hiburan. Risiko di kawasan ini nyata dan bisa membahayakan nyawa,” ujarnya, Selasa 22 April 2026.

‎

Bambang juga menekankan pentingnya pengelolaan aliran lumpur yang optimal. Ia menyebut pengurangan volume pengaliran ke Sungai Porong berpotensi meningkatkan tekanan pada tanggul.

‎

‎“Kalau pengaliran dikurangi, tanggul bisa jebol. Dampaknya tidak hanya ke masyarakat sekitar, tapi juga ke jalur transportasi seperti jalan arteri dan kereta api,” tegasnya.

‎

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk penanganan lumpur. Menurutnya, keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dibandingkan efisiensi.

‎

‎“Untuk menyelamatkan satu nyawa saja harus disiapkan anggaran, apalagi ini menyangkut ribuan warga. Tidak boleh ada kompromi,” katanya.

‎

Sementara itu, Kabid Perencanaan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Zulyana Tandju, menjelaskan bahwa pengelolaan lumpur terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi anggaran. Ia menyebut, dalam dua tahun terakhir terjadi penyesuaian pengaliran dari sekitar 21 juta meter kubik per tahun menjadi 13 juta meter kubik per tahun.

‎

Menurut Zulyana, kondisi tersebut berdampak pada kapasitas tampungan yang semakin cepat penuh. “Jika tampungan penuh dan terjadi curah hujan tinggi, maka berpotensi terjadi overtopping atau luapan yang dapat menyebabkan tanggul jebol,” jelasnya.

‎

Ia menambahkan, jika tidak ada peningkatan kembali dalam jumlah pengaliran, maka dalam kurun waktu sekitar empat tahun ke depan kapasitas tampungan bisa mencapai batas maksimal. Hal ini berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk jalur arteri Porong dan kawasan di sekitar tanggul.

‎

Zulyana memastikan pihaknya tetap melakukan monitoring dan penanganan secara optimal. “Selama lumpur masih menyembur, kami akan terus hadir melakukan pengendalian dan penanganan untuk menjaga keselamatan masyarakat dan infrastruktur,” ujarnya.