RRI.CO.ID, Surabaya - Keakuratan data penerima manfaat masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Selain memastikan program tepat sasaran, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyiapkan ekosistem pendidikan yang berkualitas agar tujuan program dapat tercapai.
Pengamat kebijakan publik Yenny Sucipto mengatakan Program Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi pada pertengahan 2025 masih memerlukan penyempurnaan dalam berbagai aspek. Menurutnya, temuan awal dari monitoring dan pengawasan perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki implementasi program pada tahun-tahun mendatang.
"Kita tidak melihat tahun 2025 ini dalam konteks berhasil atau gagal. Tetapi bagaimana temuan-temuan awal itu menjadi bagian untuk membangun sistem yang lebih baik pada implementasi di tahun-tahun berikutnya," ujarnya saat diwawancarai RRI Surabaya, Selasa 9 Juni 2026.
Yenny menjelaskan, evaluasi saat ini mencakup tiga aspek utama, yakni tata kelola program, kesiapan operasional, dan pembangunan fisik. Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Ia juga menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar-kementerian yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pembagian peran yang tidak jelas berisiko menurunkan efektivitas program dan memunculkan fragmentasi kebijakan maupun ego sektoral.
"Ketika banyak aktor terlibat tetapi pembagian perannya tidak jelas, efektivitas program berpotensi menurun. Ini menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam membangun tata kelola," katanya.
Selain itu, Yenny menilai ketepatan sasaran penerima manfaat harus menjadi perhatian utama. Berdasarkan sejumlah hasil evaluasi, verifikasi desil kemiskinan masih menjadi fokus pengawasan untuk memastikan peserta didik yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat bukan terletak pada pembangunan fisik sekolah, melainkan pada kualitas dan integrasi data. "Pemerintah menyadari bahwa ini adalah tantangan besar. Bukan membangun sekolahnya, tetapi data. Integrasi data antara pusat dan daerah sampai saat ini masih menjadi tantangan," ujarnya.
Yenny menegaskan, sinkronisasi data antar-kementerian dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar tidak terjadi perbedaan data penerima manfaat. Sebab, akurasi data menjadi kunci untuk memastikan program benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Selain persoalan data, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan operasional sekolah. Menurutnya, pembangunan gedung dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, tetapi membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas membutuhkan proses yang jauh lebih panjang.
"Membangun gedung bisa selesai dalam hitungan bulan. Tetapi membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas membutuhkan waktu bertahun-tahun," kata Yenny.
Karena itu, ia mendorong agar hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar penyempurnaan Program Sekolah Rakyat sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....