RRI.CO.ID, Sidoarjo - Keterbukaan anggaran pendidikan Sekolah Rakyat dinilai menjadi kunci untuk memastikan penggunaan uang publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Publik memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, menganalisis, hingga mengawasi setiap tahapan perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan yang dibiayai dari dana negara.
Direktur Eksekutif Center for Participatory Development (Cepad) Indonesia, Kasmuin, mengatakan setiap anggaran publik, termasuk anggaran pendidikan, harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan dokumen perencanaan pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, jenis kegiatan, bentuk program, hingga nilai anggaran yang ditetapkan harus mengacu pada perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
“Karena ini anggaran publik, maka secara otomatis menjadi hak dan kewenangan publik untuk mengetahui, mengakses, menganalisa, dan mengawasi. Fokus pengawasannya adalah apakah anggaran yang disusun sudah sesuai dengan perencanaan yang ada dan benar-benar menjadi kebutuhan yang harus dibiayai,” ujar Kasmuin, Senin 8 Juni 2026.
Ia menjelaskan, keterbukaan anggaran memungkinkan masyarakat menilai kesesuaian antara perencanaan dan alokasi dana, sekaligus mengawasi pelaksanaan program di lapangan.
Pengawasan juga mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap aturan teknis pembelanjaan, hingga mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Kasmuin menegaskan, seluruh proses tersebut perlu diuji secara terbuka agar anggaran pendidikan tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan pendidikan yang sesungguhnya.
“Yang harus diuji secara publik adalah apakah anggaran pendidikan sudah dirumuskan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, apakah jenis dan nilainya sudah tepat, apakah pelaksanaannya efektif dan efisien, serta apakah sudah dipertanggungjawabkan dengan baik. Itu yang menjadi kunci,” tegasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....