Pilot Project Nasional, Surabaya Terapkan Perlinsos Digital Bansos Tepat Sasaran

RRI.CO.ID, Surabaya - Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) yang dikembangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Program tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI di Joglo Cak Markeso, Jalan Ketandan Lor, dan Kantor Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kamis, 4 Juni 2026.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi RI, Wijayakusuma Wardana, mengatakan Perlinsos Digital merupakan upaya digitalisasi sistem perlindungan sosial yang memungkinkan proses verifikasi penerima bansos dilakukan secara lebih akurat. "Kita mencoba menerapkan digitalisasi mulai dari verifikasi wajah dan verifikasi data untuk memastikan apakah seseorang layak atau tidak layak menerima bantuan sosial," ujarnya.

Menurut Wijayakusuma, uji coba sistem masih terus dilakukan untuk menyempurnakan layanan. Beberapa kendala teknis sempat ditemukan saat proses pendaftaran warga, namun solusi telah dilakukan sehingga sistem dapat kembali berjalan.

Ia berharap digitalisasi tersebut mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDLN) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Mensuseno, mengatakan masyarakat tidak harus memiliki telepon pintar untuk mengakses layanan tersebut.

Pemkot Surabaya telah menyiapkan agen dan aparatur sipil negara (ASN) pendamping yang akan membantu warga melakukan pendaftaran Perlinsos Digital. Adapun warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui portal Perlinsos Digital.

"Harapannya nanti masyarakat dapat mendaftar program bantuan pemerintah secara digital sehingga prosesnya lebih cepat, transparan, dan lebih baik," katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan sekitar 12.500 agen Perlinsos telah disiapkan untuk membantu warga yang belum memiliki perangkat atau belum mengaktifkan IKD. Agen tersebut terdiri atas ketua RT, ketua RW, serta ASN yang bertugas membantu proses pendaftaran dan verifikasi warga.

Menurut Eddy, sistem Perlinsos Digital akan memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk menilai kelayakan penerima bantuan. Melalui mekanisme tersebut, data kepemilikan aset dan kondisi sosial ekonomi warga dapat diverifikasi secara lebih objektif.

Jika ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat tetap diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan. "Kalau data yang muncul tidak sesuai karena aset sudah dijual atau ada perubahan kondisi, warga dapat mengajukan sanggahan agar dilakukan verifikasi kembali," ujarnya.

Eddy menambahkan, penerapan Perlinsos Digital juga diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan sasaran maupun persepsi tebang pilih dalam penyaluran bantuan sosial. "Karena penilaian dilakukan berdasarkan data yang terintegrasi, prosesnya menjadi lebih objektif dan transparan," katanya.