RRI.CO.ID, Surabaya - Literasi publik dinilai menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Edukasi yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya pendataan ekonomi bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret kondisi dan potensi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Meski sensus ekonomi telah dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sejak 1986, tantangan di lapangan masih terus ditemukan.

Menurut Herum, masih terdapat sebagian masyarakat yang enggan terlibat dalam sensus dengan berbagai alasan. Di antaranya kekhawatiran terkait kerahasiaan data pribadi, ketidakpahaman mengenai manfaat sensus hingga anggapan bahwa pendataan tidak berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Bahkan, masih ditemukan masyarakat yang memberikan data tidak sesuai kondisi sebenarnya sehingga dapat memengaruhi kualitas hasil pendataan.

“Sensus ekonomi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Tantangannya sampai sekarang masih ada masyarakat yang enggan memberikan data atau menyampaikan data yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Padahal data tersebut penting untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi dan potensi suatu wilayah,” kata Herum dalam Dialog Aspirasi RRI Surabaya, Senin, 18 Mei 2026.

Ia menjelaskan hasil sensus nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan, menentukan arah kebijakan ekonomi hingga memetakan potensi dan daya saing daerah. Karena itu, kualitas data yang dihimpun harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, rendahnya pemahaman masyarakat terkait manfaat sensus menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan. Literasi publik dinilai penting agar masyarakat memahami bahwa data yang diberikan bukan sekadar pendataan administratif, melainkan landasan dalam perencanaan pembangunan ekonomi.

“Data dari sensus ekonomi akan menjadi dasar penetapan strategi pembangunan wilayah. Dari data itu akan terlihat potensi daerah, daya saing usaha hingga gambaran sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya memberikan data yang valid,” ujarnya.

Herum menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup berbagai aktivitas usaha nonpertanian, mulai sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi, akomodasi, jasa pendidikan, kesehatan hingga ekonomi digital. Pendataan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan sensus tahun ini juga diperkuat dengan mekanisme digitalisasi dalam proses pendataan. BPS akan memanfaatkan sistem pendataan elektronik dan perangkat digital untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses verifikasi serta meminimalkan kesalahan data di lapangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jawa Timur menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 14 persen terhadap produk domestik bruto nasional. Karena itu, ketersediaan data ekonomi yang akurat dinilai penting untuk menjaga arah pertumbuhan ekonomi daerah tetap positif dan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendataan semakin meningkat sehingga hasil sensus benar-benar mampu menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.