RRI.CO.ID, Surabaya - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan dan berbagai persoalan struktural dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang Tahun Anggaran 2025. Sorotan itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur.

Fraksi PKS menilai capaian makro pembangunan yang ditunjukkan pemerintah daerah belum sepenuhnya mencerminkan pembangunan yang inklusif dan merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur. Menurut PKS, hasil pembangunan harus dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Capaian makro tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pembangunan yang inklusif, merata, dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil pendalaman pansus, masih ditemukan berbagai persoalan struktural dan mendasar yang belum terselesaikan,” kata Lilik, Rabu 13 Mei 2026.

Meski demikian, Fraksi PKS tetap mengapresiasi sejumlah indikator pembangunan yang dinilai positif selama 2025. Di antaranya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,33 persen yang berada di atas rata-rata nasional.

Selain itu, angka kemiskinan disebut turun menjadi 9,30 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 3,71 persen. Fraksi PKS juga mencatat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang mencapai angka 76,13.

“Fraksi PKS mencatat bahwa secara umum terdapat sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi. Namun capaian tersebut harus diiringi dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pendalaman panitia khusus (Pansus), Fraksi PKS menemukan sejumlah persoalan mendasar yang belum terselesaikan hingga kini. Mulai dari stagnasi rata-rata lama sekolah, dominasi pekerja informal, hingga rendahnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya serapan belanja modal serta lemahnya akuntabilitas pengelolaan hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, masih terdapat 15 Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang belum tercapai dari total 166 IKD yang ditetapkan.

“Masih terdapat berbagai persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius, antara lain ketimpangan pembangunan antarwilayah, tingginya kemiskinan di kawasan Madura dan wilayah tapal kuda, stagnasi rata-rata lama sekolah, dominasi pekerja informal, hingga belum optimalnya kualitas belanja daerah,” tutur Lilik.

Menurut PKS, persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kawasan Madura dan wilayah tapal kuda disebut masih menghadapi tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya di Jawa Timur.

Kendati memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PKS akhirnya menyetujui dan menerima Raperda tentang LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. PKS juga meminta seluruh rekomendasi DPRD dijalankan secara konkret dan terukur oleh pemerintah provinsi.

“Setiap rekomendasi DPRD yang dihasilkan dari pembahasan resmi antara DPRD bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersifat imperatif, mengikat, dan harus dijalankan,” kata Lilik.