RRI.CO.ID, Surabaya - Panitia Khusus DPRD Jawa Timur menyoroti ketergantungan PAD terhadap satu BUMD dominan saat ini. Hal tersebut disampaikan juru bicara Abdullah Abu Bakar dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Kamis 30 April 2026.

Evaluasi dilakukan karena kebutuhan mendesak menilai kinerja seluruh BUMD beserta anak perusahaan secara menyeluruh. Namun dalam praktiknya tidak semua BUMD mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal dan berkelanjutan.

“BUMD dibentuk sebagai instrumen strategis untuk mendorong ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Fakta di lapangan menunjukkan sebagian BUMD belum mampu menjalankan perannya secara maksimal,” katanya.

Selama enam bulan, pansus melakukan pembahasan melalui rapat kerja kunjungan lapangan serta pendalaman data mendalam. Hasilnya menunjukkan kondisi BUMD Jawa Timur sangat kompleks dengan capaian kinerja yang tidak merata.

“Kami melakukan rapat kerja kunjungan lapangan serta diskusi dengan berbagai pihak termasuk eksekutif. Sebagian BUMD berkinerja baik namun banyak juga menghadapi persoalan serius di berbagai aspek,” katanya.

Pansus menemukan kontribusi dividen terbesar berasal dari satu entitas yakni Bank Jatim dengan dominasi tinggi. Sementara BUMD lain hanya memberikan kontribusi kecil meski bergerak di berbagai sektor strategis daerah.

“Dari total dividen sebagian besar disumbang satu BUMD sehingga terlihat ketimpangan signifikan. BUMD sektor energi industri logistik dan jasa belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” katanya.

Kondisi lebih memprihatinkan terlihat pada holding PWU dan JGU dengan kontribusi sangat minim. “Nilainya bahkan tidak mencapai dua miliar sehingga kontribusinya masih sangat rendah,” ujarnya.

Pansus membandingkan kondisi tersebut dengan Jawa Tengah yang dinilai memiliki kontribusi BUMD lebih seimbang. “Daerah lain tetap dominan bank daerah namun BUMD lain masih memberi kontribusi proporsional,” katanya.