RRI.CO.ID, Surabaya - Program Halo RRI kembali menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kali ini, keluhan datang dari Diva, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, yang menyoroti tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa.

Melalui Halo RRI, Rabu, 29April 2026, Diva menyampaikan keresahannya sekaligus mewakili sejumlah mahasiswa lain yang mengalami hal serupa. Ia berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada kondisi riil mahasiswa.

“Kami berharap ada penyesuaian. Karena tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan ekonomi yang sama, sementara UKT yang dibebankan cukup tinggi,” ujar Diva.

Menindaklanjuti aduan tersebut, RRI melakukan konfirmasi kepada pihak kampus. Humas Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Nizwan Amin, menegaskan bahwa penetapan UKT telah melalui mekanisme yang mengacu pada regulasi dan mempertimbangkan data ekonomi mahasiswa.

“Penetapan UKT dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengajukan penyesuaian atau keringanan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan,” jelas Nizwan saat diwawancarai RRI, Rabu, 29 April 2026.

Ia menambahkan, keakuratan data menjadi faktor penting dalam penentuan UKT. Jika dokumen yang diajukan belum sesuai, maka perlu dilakukan perbaikan agar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Selain itu, mahasiswa juga memiliki kesempatan mengajukan bantuan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Jika pengajuan disetujui, biaya kuliah dapat ditanggung pemerintah, dan mahasiswa juga berpotensi menerima bantuan biaya hidup sesuai ketentuan yang berlaku.

“Namun seluruh proses tetap melalui verifikasi. Data yang disampaikan harus benar-benar sesuai kondisi riil,” katanya.

Melalui program Halo RRI, berbagai keluhan masyarakat tidak hanya ditampung, tetapi juga ditindaklanjuti dengan menghadirkan klarifikasi dari pihak terkait. Diharapkan, upaya ini dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif dalam mencari solusi atas persoalan publik, termasuk dalam hal keterjangkauan biaya pendidikan.