Dorong Transparansi, DPRD Surabaya Minta Digitalisasi Parkir Dipercepat

RRI.CO.ID,Surabaya - Anggota DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menekankan pentingnya percepatan digitalisasi sistem parkir di Kota Surabaya sebagai upaya memperkuat transparansi dan menutup celah kecurangan di lapangan. Kahfi menilai, di tengah perkembangan teknologi saat ini, penerapan sistem parkir digital sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Karena itu, Kahfi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan yang terus memperluas implementasi sistem tersebut di berbagai titik. "Digitalisasi itu sebuah keharusan. Harapannya, Surabaya semakin transparan dan tidak ada lagi isu terkait pola pengelolaan parkir maupun oknum petugas yang nakal," katanya.

Berdasarkan data yang ia sampaikan, dari sekitar 1.500 titik parkir yang dipantau Pemkot Surabaya, awalnya baru sekitar 400 titik yang menggunakan sistem digital. Namun kini, merujuk laporan terbaru Dishub, jumlahnya telah meningkat menjadi sekitar 900 titik.

Meski menunjukkan perkembangan signifikan, Kahfi mengingatkan agar kejelasan mekanisme pembagian hasil untuk para juru parkir (jukir) tetap menjadi perhatian utama. Ia menegaskan, sistem digital jangan sampai justru merugikan petugas di lapangan, terutama dalam hal pendapatan harian.

“Kita ingin dipastikan bahwa mekanisme bagi hasil itu jelas. Misalnya, hasil yang didapat hari ini bisa langsung ditransfer keesokan harinya, sehingga ada kepastian bagi para petugas," ucap Politisi Gerindra tersebut,

Tak hanya itu, ia juga mendorong adanya skema penghargaan bagi jukir yang mampu mencapai target transaksi digital tertentu. Menurutnya, langkah ini dapat memotivasi kinerja sekaligus memperbaiki citra profesi juru parkir.

“Jukir yang capaiannya tinggi diberi reward, seperti voucher sembako atau bentuk apresiasi lainnya. Mereka ini juga pahlawan penyumbang pendapatan daerah," katanya.

Kahfi turut menyinggung peluang pemanfaatan program yang telah berjalan, seperti Koperasi Merah Putih maupun platform ekonomi lokal, untuk meningkatkan kesejahteraan para jukir. Dengan pendekatan tersebut, ia berharap praktik parkir liar dan tindakan oknum yang merugikan dapat ditekan.

Di sisi lain, Kahfi juga menyoroti lemahnya pengawasan perizinan parkir, khususnya pada usaha menengah dan besar di Surabaya. Ia menyebut masih ada sejumlah gerai usaha yang belum melengkapi izin parkirnya.

"Contohnya, dari sejumlah gerai usaha yang beroperasi, ada yang izin parkirnya belum lengkap. Ini harus menjadi perhatian serius, karena juga berkaitan dengan pendapatan daerah," katanya.

Ia pun meminta Dinas Perhubungan tidak hanya berfokus pada penataan di tingkat bawah, tetapi juga memastikan seluruh pelaku usaha dengan fasilitas parkir telah mematuhi aturan perizinan. Menurut Kahfi, pembenahan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir menjadi kunci keberhasilan digitalisasi parkir di Surabaya.

"Tidak cukup merapikan di akar rumput saja, tapi sektor menengah juga harus ditertibkan. Semua izin harus lengkap, termasuk parkir," tuturnya.