RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya mulai menertibkan juru parkir (jukir) yang belum mengikuti sistem parkir digital. Sebanyak 600 jukir dibekukan karena belum mengaktifkan rekening sebagai syarat penerapan sistem tersebut.

Penertiban dilakukan melalui operasi gabungan bersama TNI dan Polri di kawasan Jalan Manyar Kertoarjo V, Kecamatan Gubeng, Selasa 7 April 2026. Kegiatan ini melibatkan Satpol PP, kepolisian, serta jajaran kecamatan dan kelurahan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan langkah ini merupakan tindak lanjut kebijakan digitalisasi parkir yang tengah diterapkan pemerintah kota.

“Ini menindaklanjuti pembekuan 600 jukir yang belum mendukung digitalisasi parkir,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyebut respons jukir di lapangan mulai menunjukkan perkembangan. Dari 12 jukir di lokasi tersebut, tiga sudah aktif, empat dalam proses, dan lima lainnya dijadwalkan segera menyusul.

Secara keseluruhan, dari 600 jukir yang dibekukan, baru 64 orang yang telah mengurus aktivasi rekening. Artinya, masih ada lebih dari 500 jukir yang belum memenuhi syarat hingga saat ini.

Trio menjelaskan, sistem digital ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan parkir. Dalam skema baru, 40 persen pendapatan akan langsung ditransfer ke rekening jukir, tanpa mekanisme tunai.

“Bagi hasil 40 persen untuk jukir akan kami transfer langsung. Tidak ada lagi sistem tunai,” tegasnya.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2025, yang mengatur pembagian pendapatan 60 persen untuk pemerintah kota dan 40 persen untuk jukir. Dari porsi pemerintah, sebagian dialokasikan untuk perbaikan jalan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya.

Pemkot juga menggandeng Persatuan Juru Parkir Surabaya untuk mendukung kebijakan ini. Namun, bagi jukir yang tetap tidak mengikuti aturan, pemerintah menegaskan akan melakukan penggantian.

“Kalau tidak segera menyesuaikan, kami akan ganti dengan jukir baru,” kata Trio.