RRI.CO.ID, Surabaya - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochammad Mahmud, menilai kebijakan wali kota dalam penataan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sudah tepat, khususnya untuk menjaga kebersihan tanpa dipenuhi gerobak sampah.

"Keberpihakan Pak Wali itu sebenarnya cukup baik, di mana pemerintah kota maunya TPS itu bersih. Tidak dipenuhi oleh gerobak sampah. Tapi masalahnya, setelah dilarang, gerobak itu mau ditempatkan di mana? Ini yang belum ada solusinya," katanya.

Mahmud menyebut, selama ini keberadaan gerobak di TPS kerap menimbulkan kesan kumuh karena menumpuk dan jarang dipindahkan. Ia menekankan kebijakan tersebut harus dibarengi solusi yang jelas agar gerobak tidak berpindah ke permukiman warga.

"Nah ini sebaiknya sebelum membuat pengumuman, Pak Wali harus mencarikan solusi. Karena hampir semua tidak mau ditempati," ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi di lingkungannya, di mana gerobak bahkan ditempatkan di depan rumah warga. Hal ini cukup menganggu apalagi kondisi gerobak yang sudah tidak layak pakai.

"Di tempat saya misalnya, depan rumah saya, tadi ada gerobak sampah. Karena kondisi gerobak sampah pun sekarang tidak ada yang baru. Kotor," lanjutnya.

Mahmud meminta agar penataan TPS mempertimbangkan kenyamanan warga. Selain itu, ia menekankan pentingnya arahan (guidance) yang jelas dari wali kota kepada seluruh jajaran agar kebijakan bisa dijalankan dengan terukur.

“Wali kota idealnya itu memberi guidance dulu. Jika guidance yang tidak dilaksanakan, maka harus dimarahin. Sehingga penyerjaannya terukur,” tegasnya.

Tanpa arahan jelas, perangkat daerah akan kesulitan memahami kebijakan. Menurut Mahmud, aturan tegas harus disertai sanksi dan dituangkan secara tertulis sejak awal.

"Harus ditulis, supaya menghindari pesan lisan dan terukur," tegasnya.