RRI.CO.ID, Surabaya - Kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara dinilai sah sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang berdampak pada harga energi global. Pemerintah memperkirakan kebijakan WFH satu hari setiap Jumat berpotensi menghemat kompensasi BBM APBN hingga Rp6,2 triliun, sementara total penghematan belanja BBM masyarakat bisa mencapai Rp59 triliun.

Pemerhati kebijakan publik sekaligus Founder Yayasan Aset Bangsa Indonesia, Yenny Sucipto, menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada framing penghematan BBM semata.

“WFH sah saja diterapkan untuk penghematan BBM sebagai dampak eskalasi di Timur Tengah. Tetapi yang lebih penting adalah sistemnya. Jangan sampai kebijakan ini hanya dipahami sebagai hemat energi, padahal manfaatnya jauh lebih besar, mulai efisiensi birokrasi, pengurangan emisi dan polusi, sampai penguatan budaya kerja berbasis output,” kata Yenny dalam Dialog Surabaya Pagi Ini RRI Pro 1 Surabaya, Selasa (31/3/2026).

Menurut Yenny, berkurangnya mobilitas harian ASN dan pekerja juga berpotensi menekan emisi sektor transportasi yang selama ini menjadi salah satu penyumbang polusi udara perkotaan. Karena itu, manfaat kebijakan WFH seharusnya dibaca lebih luas sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang modern dan ramah lingkungan.

Ia menilai, kebijakan ini sekaligus dapat menjadi momentum percepatan reformasi birokrasi, terutama pada aspek digitalisasi layanan, pola kerja fleksibel, dan pengukuran kinerja yang lebih terukur.

“Jangan sampai WFH hanya simbolik atau sekadar memindahkan kerja dari kantor ke rumah. Harus ada sistem evaluasi, indikator output yang jelas, serta pengawasan yang kuat agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari. Kalau dirancang dengan baik, ini bisa menjadi pintu masuk reformasi birokrasi yang lebih menyeluruh,” ujarnya.

Yenny juga mengingatkan adanya trade-off kebijakan yang harus diantisipasi pemerintah. Menurutnya, efektivitas WFH sangat bergantung pada kedisiplinan aparatur, kesiapan infrastruktur digital, dan jaminan layanan publik tetap berjalan optimal.

Tanpa sistem pengawasan yang baik, kata dia, WFH justru berisiko dipersepsikan publik hanya sebagai ruang kerja longgar yang menurunkan produktivitas. Karena itu, instansi perlu menyiapkan standar operasional, target kinerja berbasis output, serta mekanisme pelaporan yang transparan.

Dengan demikian, kebijakan WFH tidak hanya menjadi respons jangka pendek atas gejolak energi global, tetapi juga dapat menjadi momentum reformasi birokrasi nasional yang lebih efisien, rendah emisi, dan berorientasi hasil.