RRI.CO.ID, Surabaya - Pada hari ini, Rabu 1 April 2026, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim memulai pelaksanaan kerja dari rumah (WFH). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menekankan pengawasan ketat serta efisiensi penggunaan energi.

Sejak pagi, Gubernur Khofifah telah menginstruksikan kepada seluruh kepala dinas agar memastikan pelaksanaan WFH tetap terkontrol. Tidak hanya staffnya yang termonitor, termasuk penggunaan listrik dan fasilitas kantor.

“Saya sudah minta inspektorat menurunkan tim untuk memantau. Walaupun staf WFH, listrik dan AC di kantor harus dipastikan terkontrol,” ujarnya.

Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga diminta melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan ASN selama bekerja dari rumah. Khofifah menegaskan, seluruh ASN tetap wajib melakukan presensi secara digital dan harus selalu aktif berkomunikasi.

“Mereka wajib digital presence, tidak boleh menonaktifkan handphone. Kapan pun dibutuhkan koordinasi, harus bisa langsung terhubung,” tegasnya.

Khofifah juga menekankan bahwa kebijakan yang diterapkan adalah WFH, bukan work from anywhere (WFA). Hal ini bertujuan untuk memastikan efisiensi, khususnya dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau work from anywhere, engko metu mane yo gawe bensin mane (keluar lagi, ya pakai bensin lagi, red). Kalau WFH berarti di rumah, tidak ada penggunaan bensin untuk kepentingan publik,” jelasnya.

Namun, lanjut Khofifah, tidak semua perangkat daerah menerapkan WFH penuh. Khusus sektor pendidikan, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan normal tanpa WFH bagi tenaga pengajar. Meski begitu, beberapa bidang administratif tetap diberi opsi bekerja dari rumah.

Pemprov Jatim menargetkan kebijakan WFH ini mampu menghemat konsumsi BBM hingga 108 ribu liter per bulan, di luar sektor pendidikan. Evaluasi efektivitas kebijakan ini akan dilakukan hingga 1 Juni 2026.