RRI.CO.ID, Surabaya - Realisasi APBN Regional Jawa Timur hingga 28 Februari 2026 menunjukkan kinerja fiskal yang solid. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp37,05 triliun atau 12,27 persen dari target Rp301,95 triliun, sementara belanja negara terealisasi Rp19,43 triliun atau 17,44 persen dari pagu.

"Kondisi ini mencerminkan posisi fiskal yang masih terjaga pada awal tahun." kata Kakanwil DJPB Provinsi Jawa Timur Saiful Islam, saat Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur hingga 28 Februari 2026 yang digelar secara hybrid di Surabaya dan daring melalui Microsoft Teams, Kamis, 26 Maret 2026.

Dari sisi penerimaan, kontribusi terbesar berasal dari perpajakan sebesar Rp35,35 triliun atau 11,96 persen dari target. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp20,09 triliun, meski secara tahunan terkontraksi 8,23 persen (yoy), terutama akibat turunnya produksi hasil tembakau golongan I pada akhir 2025.

"Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar dengan nilai Rp8,57 triliun atau 56,2 persen dari total penerimaan pajak," ujarnya.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP menunjukkan capaian yang cukup baik sebesar Rp1,69 triliun atau 27,14 persen dari target, ditopang peningkatan signifikan pada PNBP Lainnya dan PNBP Badan Layanan Umum BLU.

Dari sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp4,56 triliun atau 9,63 persen dari pagu. Adapun Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan Rp14,87 triliun atau 23,21 persen dari pagu Rp64,07 triliun.

"Penyaluran TKD terutama digunakan untuk mendukung belanja operasional rutin pemerintah daerah di awal tahun, seperti pembayaran gaji pegawai dan operasional sekolah. Realisasi tertinggi secara persentase terdapat pada DAK Non Fisik (30,38 persen) dan DAU (24,33 persen)," katanya.

Dampak penyaluran dana tersebut telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tercatat 5.024.191 siswa penerima BOS, 1.123.368 siswa PAUD penerima BOP, 87.024 siswa program kesetaraan, serta 375.199 guru penerima tunjangan.

Meski realisasi TKD secara nominal menurun 21,91 persen dibanding periode yang sama tahun lalu akibat penurunan pagu dan persyaratan penyaluran, peran dana transfer tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan layanan publik di daerah.

Kinerja APBN Jawa Timur pada awal 2026 ini menunjukkan fungsi APBN sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan optimal.