RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya didorong untuk memperketat pengawasan terhadap pendatang baru pasca Lebaran. Langkah ini dinilai penting guna mencegah munculnya berbagai persoalan sosial akibat urbanisasi yang tidak terkendali.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, menilai arus urbanisasi ke Kota Pahlawan merupakan fenomena tahunan yang tidak terpisahkan dari peran Surabaya sebagai pusat ekonomi di Jawa Timur. Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan maupun peluang usaha.

"Urbanisasi pasca Lebaran adalah fenomena tahunan. Ini konsekuensi logis karena Surabaya menjadi hub ekonomi yang menarik banyak orang datang," ujarnya.

Cahyo juga mengingatkan bahwa kapasitas kota memiliki batas. Tanpa pengelolaan yang baik, lonjakan pendatang berpotensi memicu berbagai persoalan baru, mulai dari munculnya kawasan kumuh hingga meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

"Kalau urbanisasi tidak terkontrol, dampaknya bisa domino. Mulai dari persoalan sosial, lingkungan, hingga beban layanan publik di kota," lanjutnya.

Untuk itu, Cahyo menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya sebatas pendataan administratif. Ia mendorong agar para pendatang diarahkan ke sektor produktif melalui pelatihan maupun akses pekerjaan, sehingga kehadiran mereka dapat memberikan kontribusi bagi kota.

“Pendatang tidak hanya didata, tetapi juga diarahkan ke pekerjaan, pelatihan, dan sektor produktif. Jadi urbanisasi bisa dikelola, bukan menjadi beban kota,” jelasnya.

Selain itu, penguatan sistem pendataan kependudukan berbasis digital hingga tingkat RT dan RW juga dinilai perlu dioptimalkan. Pelaporan pendatang baru harus dilakukan secara cepat agar data tetap akurat dan terkini.

Cahyo juga menegaskan pentingnya peran pemilik rumah kos dan kontrakan dalam melaporkan penghuni baru maksimal 1x24 jam. Di sisi lain, pengawasan lapangan melalui operasi yustisi perlu terus ditingkatkan untuk mencegah munculnya hunian liar, terutama di bantaran sungai atau aset pemerintah.