Fraksi PKS Surabaya Soroti Dampak APBD Perubahan bagi Rakyat Kecil

RRI.CO.ID, Surabaya -Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya meminta perubahan APBD 2026 lebih diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kecil. Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Surabaya Faris Abidin menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna, Jumat, 28 Agustus 2026.

Fraksi PKS menilai pertumbuhan ekonomi Surabaya harus dikawal agar tidak berhenti sebagai capaian angka semata. Pertumbuhan ekonomi Surabaya pada triwulan I 2026 tercatat 7,28 persen secara year-on-year. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,96 persen dan nasional 5,61 persen.

Fraksi PKS meminta capaian tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Kelompok pekerja, pedagang kecil, pelaku usaha mikro dan kecil, pengemudi transportasi daring serta pencari kerja dinilai perlu mendapat perhatian.

“Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak hanya angka di atas kertas, tetapi juga harus berdampak nyata bagi masyarakat grassroot,” katanya.

Selain belanja, Fraksi PKS juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Raperda Perubahan APBD 2026. Target PAD sebesar Rp8,199 triliun dinilai membutuhkan pengawalan ekstra karena realisasinya hingga triwulan II baru mencapai 44,97 persen.

Fraksi PKS mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan tanpa menambah beban masyarakat.

Perhatian juga diberikan terhadap penerimaan retribusi parkir. Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai dampak penerapan parkir digital terhadap peningkatan retribusi parkir tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir.

"Kalau digitalisasi parkir berjalan optimal, penerimaan retribusi masih bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Di sisi belanja, Fraksi PKS menyoroti proyeksi belanja daerah sebesar Rp12,925 triliun atau meningkat 1,52 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Dewan meminta belanja yang berkaitan langsung dengan rakyat kecil tidak dipangkas, dipersulit, maupun tidak terserap hingga akhir tahun.

Program seperti beasiswa Pemuda Tangguh, bantuan bagi pelajar SMA/SMK/MA, bantuan langsung tunai serta intervensi kepemudaan Gen Z diminta terus dikawal. Pemerintah kota juga didorong memberi kemudahan bagi calon penerima yang terkendala persoalan administrasi.

Fraksi PKS turut memberi perhatian pada belanja infrastruktur pelayanan publik. Alokasi sebesar 52,74 persen dinilai sudah melampaui batas minimal 40 persen, tetapi penggunaannya diminta benar-benar menjawab persoalan warga.

Penanganan banjir dan genangan, persampahan permukiman, pemerataan infrastruktur dasar di perkampungan serta konektivitas transportasi publik menjadi sejumlah kebutuhan yang disoroti. Fraksi juga meminta penguatan alokasi untuk transportasi publik, Puskesmas dan sektor persampahan.

Sementara itu, Fraksi PKS mengingatkan pemerintah kota agar berhati-hati dalam menggunakan pembiayaan daerah. Rencana pinjaman daerah sebesar Rp1,409 triliun dinilai perlu dikaji dari sisi efisiensi, efektivitas serta dampaknya terhadap kemampuan fiskal Surabaya pada tahun-tahun berikutnya.

Fraksi PKS meminta pengembalian pokok dan bunga pinjaman pada 2027 hingga 2030 tidak mengorbankan belanja wajib dan prioritas. Optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja serta kajian pembiayaan kreatif di luar pinjaman dinilai perlu dipertimbangkan untuk menjaga kebijakan fiskal yang berkelanjutan.