RRI.CO.ID, Surabaya - Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai menjadi bukti bahwa sektor keselamatan jalan belum sepenuhnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal itu disampaikan Founder sekaligus Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association, Rio Octaviano, dalam Dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya, Senin (16 Februari 2026.

Menurut Rio, pemerintah sebenarnya telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan yang memuat lima pilar keselamatan. Namun implementasi di lapangan dinilai belum maksimal.

“Regulasinya sudah ada, bahkan cukup komprehensif. Tapi implementasi dan pengawasannya belum konsisten, sehingga dampaknya belum signifikan terhadap penurunan fatalitas,” ujarnya.

Data nasional menunjukkan persoalan keselamatan jalan masih memprihatinkan. Rata-rata setiap satu jam, sekitar tiga orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. “Kalau setiap satu jam ada tiga jiwa melayang, ini bukan lagi angka statistik, tapi alarm darurat. Negara harus hadir memberi perlindungan nyata bagi masyarakat pengguna jalan,” tegas Rio.

Dalam mendorong perubahan perilaku berkendara, RSA memperkenalkan konsep Segitiga Keselamatan RSA yang terdiri dari rules, skill, dan attitude.

“Pengendara itu tidak cukup hanya bisa mengemudi. Harus paham aturan, punya keterampilan, dan yang paling penting sikap keselamatannya. Tiga hal ini tidak boleh dipisahkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kepatuhan masyarakat memang menjadi fondasi, namun negara tetap memegang tanggung jawab terbesar dalam menciptakan sistem transportasi yang aman. “Kesadaran itu penting, tapi negara tidak boleh menyerahkan keselamatan hanya pada individu. Harus ada sistem yang melindungi,” tambahnya.

Sementara itu, akademisi transportasi ITS, Machsus, menilai keselamatan transportasi harus menjadi panglima dalam setiap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, selama ini Indonesia kerap terbuai dengan data yang menunjukkan tren penurunan angka kecelakaan setiap tahun, tanpa menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama pembangunan transportasi.

“Kita sering merasa berhasil karena angka kecelakaan menurun. Padahal target besarnya bukan turun, tapi zero accident,” ujarnya.

Ia menegaskan, orientasi kebijakan tidak boleh berhenti pada statistik, melainkan pada perlindungan jiwa masyarakat. “Keselamatan harus menjadi panglima kebijakan transportasi. Semua perencanaan harus berangkat dari bagaimana melindungi manusia,” tegas Machsus.

Lebih lanjut ia menjelaskan, keselamatan jalan ditentukan banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari armada, pengemudi, infrastruktur, hingga cuaca.

“Tidak bisa dilihat parsial. Armada, sopir, jalan, sampai cuaca itu satu ekosistem keselamatan,” jelasnya.

Karena itu, ia mendorong keterlibatan lintas sektor, mulai dari kementerian, dinas perhubungan, kepolisian, hingga operator transportasi. “Kalau ingin menekan korban jiwa, semua stakeholder harus bergerak bersama dalam satu sistem yang terintegrasi,” tuturnya dalam sesi dialog pagi tadi.

Dengan masih tingginya fatalitas kecelakaan, penguatan implementasi regulasi, edukasi publik, serta penataan sistem transportasi berbasis keselamatan dinilai menjadi langkah mendesak agar target nihil korban jiwa dapat diwujudkan di masa mendatang.