RRI.CO.ID, Surabaya - Arah kebijakan makro Pemkot Surabaya harus menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Kedua aspek tersebut dinilai tidak bisa dipisahkan dan harus berjalan bersamaan.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menyoroti tantangan ekonomi global dan nasional. Ia menyebut konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor saat ini mengalami perlambatan.

"Dalam kondisi seperti ini, salah satu bantalan utama ekonomi kita adalah government spending. Tapi belanja pemerintah itu harus tetap optimal meski ruang fiskal menyempit," katanya, dalam Forum Wartawan Surabaya, 5 Februari 2026.

Eri menekankan belanja pemerintah perlu didukung pembiayaan alternatif dan infrastruktur strategis. Langkah tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat tekanan fiskal.

"Infrastruktur strategis dan bantuan ke warga itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bareng agar ekonomi tetap tumbuh,” lanjutnya.

Pada sektor transportasi, Eri menilai dibutuhkan komitmen anggaran yang jelas dan konsisten. Kebutuhan ideal 11 rute Surabaya Bus dan 30 feeder memerlukan setidaknya Rp 660 miliar per tahun.

Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti persoalan parkir kota yang menjadi bagian kompleks di banyak kota Indonesia. Ia menilai parkir non-tunai solusi struktural meski menghadapi tantangan lapangan.

"Belum ada satu pun kota di Indonesia yang target retribusi parkirnya tercapai. Artinya problem ini memang sistemik,” tambahnya.

Saat ini, 78 titik parkir non-tunai diterapkan dari sekitar 1.500 titik parkir. Komisi C mendorong pemasangan CCTV berbasis penghitungan SRP di 750 titik prioritas untuk meningkatkan akurasi pengawasan pendapatan parkir.

"Pelayanan publik tidak boleh eksklusif dan harus tetap inklusif. Termasuk bagi warga yang masih menggunakan uang tunai," tegasnya.

Dalam pengelolaan aset daerah, Eri menilai masih terdapat hambatan struktural. la mencontohkan praktik pengelolaan aset di Jakarta melalui Jakarta Asset Management Center yang dinilai lebih terbuka dan pro-investasi. 

"Aset dipaparkan secara terbuka, zonasinya jelas, harganya transparan. Investor jadi mudah mengakses,” ujarnya.

Di sektor lingkungan, Eri menilai paradigma pengendalian banjir perlu diperkuat. Pendekatan resiliensi banjir dinilai lebih realistis dibanding target nol banjir.

Ia mendorong solusi banjir berbasis alam meliputi pemulihan sungai, kolam retensi, dan kawasan resapan. Eri mengusulkan agar sebagian anggaran pengendalian banjir dialokasikan secara khusus untuk solusi berbasis alam.

"Di banyak kota dunia, yang dikejar bukan nol banjir. Tetapi resiliensi terhadap banjir. Kalau bisa, 20 hingga 30 persen anggaran pengendalian banjir dikunci untuk solusi berbasis alam," tegasnya.