​RRI.CO.ID, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. LHP mencakup pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Penyerahan dilakukan Kepala Perwakilan BPK Jatim Yuan Candra Djaisin di kantor BPK, pada Selasa, 27 Januari 2026. Pemeriksaan kinerja menyoroti dukungan ketahanan pangan tahun anggaran 2023 hingga 2025. 

Lokasi pemeriksaan ketahanan pangan meliputi Surabaya, Kediri, dan Lamongan. Selain itu, BPK menyerahkan laporan kepatuhan sarana prasarana pendidikan menengah. Khofifah menyampaikan apresiasi atas pemeriksaan yang telah dilakukan BPK RI. Ia menegaskan komitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan berlaku. 

"Pemeriksaan ini penting mengukur kinerja dan memperkuat tata kelola pemerintahan," kata Khofifah. 

Ia menilai hasil audit mendorong peningkatan akuntabilitas serta pelayanan publik. BPK mencatat desain kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) masih terbatas dan koordinasi lintas kementerian belum optimal. Menanggapi itu, Khofifah menyebut Pemprov Jatim memperkuat koordinasi irigasi dan pengendalian lahan. 

"Saya membawa belasan kepala daerah bertemu Menteri PU," ujarnya. 

Ia berharap irigasi tersier dapat dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam pendidikan menengah, BPK menyoroti perencanaan hingga pengawasan program. Pemprov Jatim menyatakan telah memperbaiki pengadaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan. 

"Rekomendasi ini menjadi dasar mempercepat irigasi tersier dan menyiapkan generasi emas 2045," katanya. BPK menegaskan pemeriksaan selaras RPJMN dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. 

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK Jatim Yuan Candra Djaisin menyampaikan, pemeriksaan BPK kali ini diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional. Termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 

Pendekatan tersebut dilakukan agar hasil audit tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah ke depan. 

"Hasil pemeriksaan ini kemudian dirangkum dan direkomendasikan kepada pemerintah pusat dan diserahkan kepada Pak Presiden Prabowo. Agar diketahui apa saja permasalahan yang ada dalam ketahanan pangan," katanya. 

Adapun tema pemeriksaan kinerja yang diangkat BPK bersifat strategis dan ditetapkan secara nasional. Pada tahun 2025, BPK secara khusus memfokuskan pemeriksaan pada sektor ketahanan pangan serta pembangunan manusia, terutama di bidang pendidikan. ​