RRI.CO.ID, Surabaya - Klaim kesiapan Surabaya menghadapi banjir rob kembali dipertanyakan seiring meningkatnya risiko genangan di wilayah pesisir dan hilir sungai. Fenomena rob dinilai bukan lagi kejadian insidental, melainkan konsekuensi pasti dari perubahan muka laut dan penurunan muka tanah yang belum sepenuhnya direspons secara adaptif.

Ali Yusa, Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur, Dewan Pakar IKA ITS Jawa Timur, sekaligus Dosen Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Muhammadiyah Gresik, menilai pesisir Surabaya menjadi pengingat bahwa alam bekerja dengan ritmenya sendiri, terlepas dari siklus perencanaan pembangunan. “Secara matematis, kenaikan muka air laut sekitar 5 milimeter per tahun dan penurunan muka tanah sekitar 4 sentimeter per tahun. Dalam satu siklus perencanaan, perubahan elevasi relatif bisa lebih dari 20 sentimeter. Angka ini kecil di atas kertas, tapi cukup membuat rumah warga tergenang,” ujar Ali Yusa, saat memberikan keterangannya, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, mitigasi banjir rob selama ini masih dipahami sebagai upaya meniadakan risiko, bukan menyiapkan kota untuk hidup berdampingan dengan ketidakpastian. Padahal, risiko di wilayah pesisir tidak merata dan seharusnya diperlakukan secara berbeda. Ali memaparkan, dari sekitar 600 ribu penduduk yang tinggal di kawasan pesisir dan hilir sungai Surabaya, sedikitnya 180 ribu rumah tangga berada dalam kategori risiko tinggi. Dengan kerugian rata-rata mencapai Rp2,5 juta per rumah tangga per tahun akibat banjir rob, total kerugian sosial diperkirakan menembus Rp450 miliar per tahun.

“Kerugian ini besar, tetapi terasa kecil karena tersebar pada banyak rumah tangga. Akhirnya, risiko dianggap urusan pribadi, sementara mitigasi dipersempit menjadi urusan proyek,” katanya.

Ia menilai, kondisi tersebut mencerminkan paradoks pembangunan pesisir, di mana kerugian nyata justru gagal mengubah cara berpikir kebijakan.

Ali kemudian mencontohkan pengalaman Belanda melalui Rijkswaterstaat, lembaga pengelola air nasional, yang memilih pendekatan hidup bersama air, bukan melawannya.

“Belanda tidak menjanjikan keamanan mutlak. Mereka bicara tentang acceptable risk, risiko yang disadari, dihitung, dan dikelola bersama,” ujarnya.

Pendekatan tersebut, lanjut Ali, menempatkan tanggul bukan sebagai satu-satunya solusi. Ruang air, dataran banjir, restorasi ekosistem, serta desain kota yang memberi ruang bagi genangan justru dipandang sebagai investasi jangka panjang. Secara ekonomi, setiap satu euro investasi mitigasi air di Belanda diperkirakan mampu menghemat empat hingga tujuh euro biaya pemulihan bencana.

Surabaya, menurut Ali, sebenarnya memiliki modal untuk menerapkan pendekatan serupa. Dari sekitar 3.000 hektare kawasan pesisir dan sempadan sungai, masih tersedia ruang untuk mitigasi berbasis alam, salah satunya rehabilitasi mangrove berbasis komunitas. “Biayanya sekitar Rp60 hingga Rp80 juta per hektare, jauh lebih murah dibanding proyek formal yang bisa mencapai Rp150 juta per hektare. Selain menahan air, mangrove juga memperbaiki kualitas lingkungan dan melindungi mata pencaharian nelayan,” jelasnya.

Ali menekankan pentingnya pendekatan multi-layer safety, yakni perlindungan fisik, penataan ruang adaptif, dan kesiapsiagaan sosial. Tanpa keterlibatan dan kepercayaan masyarakat, mitigasi dinilai akan selalu mahal dan rapuh.

“Pesisir yang tangguh bukan pesisir yang selalu kering, tetapi pesisir yang tahu ke mana air harus pergi, siapa yang harus dilindungi lebih dulu, dan berapa harga yang pantas dibayar untuk rasa aman,” ujarnya.

Ia menegaskan, Surabaya tidak harus menjadi Amsterdam, namun perlu belajar berhenti berperang dengan air dan mulai berdamai dengannya. Menurut Ali, ketidakpastian adalah takdir kota pesisir, tetapi harapan lahir dari keberanian mengubah cara pandang dan kebijakan.

“Air selalu datang, tetapi kita selalu punya pilihan bagaimana menyambutnya,” katanya mengakhiri.