KBRN, Surabaya: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyatakan dukungannya terhadap target pemerintah untuk tidak melakukan impor beras. Menurutnya, target tersebut bukan hal yang muluk dan bisa dicapai mengingat Indonesia merupakan negara penghasil beras.
"Saya kira ini sangat realistis, kita sebagai wilayah penghasil beras," ujarnya, Jumat (4/7/2025).
Namun demikian, ia menyoroti perlunya langkah konkret dalam merealisasikan program swasembada beras secara berkelanjutan. Komisi IV, kata Panggah, menaruh perhatian khusus pada peningkatan produktivitas pertanian melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.
"Ini menjadi konsen Komisi IV, intensifikasi dan ekstensifikasinya seperti apa," jelasnya.
Panggah juga menegaskan bahwa kelembagaan terkait seperti Bulog, penyedia pupuk, benih, dan pengelola irigasi harus diperkuat agar target swasembada tercapai. "Fungsi Bulog, kemudian pupuk, bibit, irigasi itu semua harus dilihat," katanya.
Ia menyebut, saat ini stok beras nasional mencapai 4,3 juta ton, dengan 2,6 juta ton di antaranya merupakan stok baru. Namun, harga beras di pasaran telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga perlu ada kebijakan pelepasan stok untuk menekan harga.
“Kalau ini tidak dirilis, maka akan ada kerugian baik secara kualitas maupun terhadap keuangan Bulog. Cash flow Bulog bisa terganggu,” ujarnya.
Komisi IV, menurut Panggah, meminta agar pemerintah segera mengambil tindakan guna menstabilkan harga beras. Salah satu opsinya adalah pelepasan sebagian stok yang ada secara selektif.
"Kemarin sudah kami tanyakan ke Menteri Pertanian. Pelepasan stok ini harus dipilih wilayahnya, agar tidak merugikan petani,” kata Panggah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....