RRI.CO.ID, Surabaya - Sensus Ekonomi 2026 dinilai berisiko hanya menjadi kumpulan data apabila hasil pendataan tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Dosen Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Heri Cahyo Bagus Setiawan, mengatakan data sensus harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran.
Menurut Heri, risiko tersebut dapat muncul setelah proses pendataan selesai tanpa adanya tahapan lanjutan yang lebih substantif. “Risiko itu tentu ada kalau setelah pendataan selesai, tidak segera ditindaklanjuti dengan proses yang jauh lebih penting,” ujarnya, Selasa, 1 September 2026
Ia menjelaskan, proses terpenting setelah pengumpulan data adalah menerjemahkan informasi tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan. “Data itu sebenarnya baru menjadi sebuah input. Nilai strategisnya muncul ketika data tersebut menghasilkan kebijakan berbasis bukti,” katanya.
Dalam perspektif akademik, data tidak dapat berdiri sendiri sebagai hasil akhir dari sebuah proses pendataan nasional. Data harus diolah menjadi evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti yang mampu menjawab persoalan ekonomi masyarakat.
Kebijakan tersebut, lanjut Heri, kemudian harus diwujudkan melalui intervensi yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Intervensi yang tepat diharapkan mampu menghasilkan outcome ekonomi yang dapat diukur secara jelas.
“Data harus diterjemahkan menjadi kebijakan, kemudian menjadi intervensi yang tepat dan menghasilkan outcome ekonomi yang bisa diukur,” ujarnya.vNamun, kualitas data juga menjadi perhatian masyarakat karena masih ditemukan informasi yang dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Salah seorang warga Surabaya, Aura, mengaku pernah menerima kunjungan petugas pendataan di rumahnya. Ia menemukan informasi mengenai usaha keluarganya yang telah tercatat sebelumnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ayah Aura diketahui memelihara beberapa ekor ayam, tetapi data yang tercantum menggambarkan aktivitas tersebut sebagai peternakan ayam berskala besar. “Padahal ayah saya cuma pelihara beberapa ayam, tetapi ditulis menjadi peternak ayam besar,” ucap Aura.
Menurutnya, ketidaksesuaian data seperti itu berpotensi menimbulkan kerugian apabila informasi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Aura juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat di media sosial mengenai data kesejahteraan dan pengelompokan desil yang dinilai tidak sesuai realitas.
“Banyak keluhan terkait data desil yang hasilnya tidak sesuai dengan realitanya,” katanya. Ia berharap pemerintah dan petugas pendataan melakukan evaluasi serta perbaikan untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar akurat.
Ketepatan data dinilai penting agar hasil pendataan nasional dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kumpulan angka dan informasi semata.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....