RRI.CO.ID, Surabaya - Program unggulan Tanjung Perak Pagi Pro 4 RRI Surabaya edisi Kamis, 22 Januari 2026 menghadirkan narasumber spesial, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. KH. Mochamad Irfan Yusuf, M.Si. Dalam dialog interaktif tersebut, sosok yang akrab disapa Gus Irfan ini memaparkan kesiapan total pemerintah dalam menyambut musim Haji 2026 serta kebijakan terbaru mengenai umrah.

Gus Irfan menegaskan bahwa fokus utama penyelenggaraan haji tahun ini adalah perlindungan jemaah melalui penguatan standar kesehatan. Ia menyatakan bahwa syarat istitha'ah (kemampuan) kesehatan kini menjadi prioritas utama sebelum jemaah melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

“Harapan Pak Presiden membentuk tim Kementrian Haji, beliau menekankan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar muslim. Dan umat muslim punya cita-cita tertinggi yaitu ibadah haji, maka pemerintah ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. baik dalam segi pelayanan dan cara mengeksekusinya. Dari tahun ke tahun sudah dijalankan, maka kita harus membiasakan hal yang benar,” kata Menhaj Gus Irfan.

Di Kementerian Haji kata Gus Irfan, mengedepankan budaya MABRUR, yaitu: M- Melayani, A - Amanah, B- Berintegras, R - Responsif, U- Unggul dan R-Ramah.program kementrian haji diantaranya Haji Ramah Lansia dan Ramah Disabilitas. Di tahun ini kitatambah program baru Ramah Perempuan. "Jamaah untuk mendapat porsi harus membayar 25 juta. Lalu dananya dikirim ke BPKH. Pengelola BPKH yang akan mengelola dana ini. Disitulah biaya haji 89 juta yang dibayar jemaah senilai 60 juta yang 30 juta dibiaya dana manfaat BPKH. Calon jemaah haji harus menjaga kesehatan dari sekarang. Agar sehat ketika menjalani ibadah haji. Karena kabar terbaru akan ada potensi tes acak dari pemerintah saudi, ketika ada jemaah haji yang datang di saudi kesehatnnya mencurigakan, bisa jadi tidak bisa dilanjutkan ibadahnya, atau dipulangkan,” tutur Gyus Irfan.

Terkait fasilitas di Arab Saudi, Menhaj mengungkapkan bahwa progres penyiapan akomodasi dan layanan di Makkah serta Madinah telah mencapai tahap signifikan. Pemerintah Indonesia telah mengamankan kontrak layanan lebih awal untuk memastikan jemaah mendapatkan fasilitas terbaik, diantaranya:

Akomodasi: Sebanyak 178 hotel di Makkah (wilayah Misfalah, Syisyah, Jarwal, dan Raudhah) serta hotel di kawasan Markaziyah Madinah telah disiapkan.

Layanan Masyair: Pembayaran untuk tenda dan paket layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Masyair) telah dilakukan sesuai tenggat waktu Januari 2026.

Petugas Haji: Sebanyak 1.636 petugas PPIH Arab Saudi tengah menjalani diklat dengan metode khusus untuk memastikan pelayanan yang profesional dan humanis.

Di akhir dialog, Gus Irfan menekankan bahwa hadirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian mandiri merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pelayanan yang lebih fokus dan akuntabel. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, seperti Jawa Timur yang memiliki basis jemaah besar, terus diperkuat.