KBRN, Surabaya: Kanwil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Jawa Timur menggelar Rakor penyusunan urutan kloter, Senin (22/12/2025). Kegiatan berlangsung di HARRIS Hotel & Conventions Gubeng, Surabaya, diikuti Kemenhaj kabupaten/kota dan operator haji.

Plt. Kakanwil Kemenhaj Jatim Muh. As’adul Anam menyampaikan perubahan UU Nomor 14 Tahun 2025 melahirkan Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan tersebut menuntut kesiapan jajaran bekerja lebih profesional dan terukur.

Ia menegaskan kepala kantor hadir sebagai representasi institusi, bukan individu. "Diperlukan citra kelembagaan kuat dan penyampaian informasi akurat kepada masyarakat," ujar As'adul Anam.

Fungsi komunikasi dan koordinasi harus berjalan optimal antar pemangku kepentingan daerah. "Hal ini penting saat terjadi perbedaan data identitas calon jemaah haji," katanya.

Peran operator haji daerah dinilai sangat penting dalam penyajian data. Seluruh laporan wajib berbasis SISKOHAT dengan data valid dan akurat. Plt. Kakanwil menegaskan orientasi kerja Kemenhaj adalah pelayanan jamaah dan kinerja. Pengelolaan anggaran bukan tujuan utama penyelenggaraan haji.

Pengendalian penyelenggaraan haji diperkuat melalui pembentukan Ditjen Pengawasan dan Pengendalian serta Inspektorat Jenderal. Saat ini tahapan penyelenggaraan memasuki masa pelunasan biaya haji jemaah cadangan.

Kuota haji Jawa Timur tahun berjalan berjumlah 42.409 jemaah. Sekitar 2.600 jemaah menyatakan mundur, menunda, atau belum istitha’ah. Dari 9.000 jemaah cadangan, ditargetkan 60 persen dapat berangkat. Operator diminta segera memilah jemaah cadangan siap berangkat.

Jemaah juga didorong segera menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas. Hingga Jumat (19/12/2025), jemaah istitha’ah tercatat 31.171 orang. Sebanyak 11.250 jemaah belum istitha’ah, termasuk 271 belum periksa kesehatan. Plt. Kakanwil mengingatkan agar proses tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan kesehatan menjadi syarat utama keberangkatan jemaah. Jumlah jemaah yang telah melunasi biaya haji mencapai 27.799 orang atau 66 persen. Target pelunasan diharapkan meningkat hingga 75 persen. Wilayah Kerja Malang ditetapkan sebagai urutan awal pemberangkatan kloter haji 1447 H/2026 M.