KBRN, Sidoarjo: Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk wadah e-commerce lokal. Hal itu sebagai strategi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menekan dominasi barang-barang impor melalui platform digital asing.

Founder sekaligus Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Pedalindo, Junius Bram, menyampaikan bahwa pelaku UMKM saat ini menghadapi tantangan serius akibat membanjirnya produk luar negeri yang masuk melalui platform e-commerce global. Hal ini membuat persaingan harga tidak seimbang, dan UMKM lokal sulit berkembang.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan wadah e-commerce khusus pelaku lokal. Selain menjadi saluran distribusi produk UMKM, ini bisa jadi sumber baru PAD dan alternatif menekan arus barang luar negeri yang menggerus pasar dalam negeri,” kata Junius Bram saat ditemui usai forum UMKM di Sidoarjo, Senin (28/7/2025).

Menurut Junius, keberadaan platform e-commerce lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat membuka ruang pemasaran yang adil bagi UMKM tanpa harus bersaing langsung dengan produk luar negeri yang harganya jauh lebih murah karena faktor skala produksi dan subsidi.

“Dengan adanya e-commerce lokal berbasis daerah, kita bisa mengatur sistem logistik, menetapkan kurasi produk, hingga mengutamakan produk dalam negeri dalam etalase digital,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pendapatan dari transaksi digital yang dilakukan melalui wadah tersebut dapat dikenakan retribusi atau pajak lokal yang langsung masuk ke kas daerah, sehingga meningkatkan PAD secara signifikan.

Pedalindo berharap usulan ini segera ditindaklanjuti melalui regulasi dan penganggaran, serta menggandeng para pelaku teknologi lokal untuk membangun sistem digital yang inklusif, mudah diakses, dan ramah UMKM.

“Selama ini banyak UMKM yang tidak paham algoritma atau sistem kompetitif di e-commerce besar. Wadah lokal akan menjadi jembatan transisi digital yang lebih ramah dan memberdayakan,” kata Junius.

Langkah ini juga sejalan dengan semangat pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi digital berbasis kearifan lokal, serta perlindungan terhadap produk dalam negeri. Pedalindo sendiri menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk merancang dan mengimplementasikan platform digital UMKM berbasis kabupaten atau kota.