RRI.CO.ID, Sidoarjo — Pemerintah bersama Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 13 Mei 2026. Program ini menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan finansial nasional.

Peluncuran GPIPS dihadiri Komisi XI DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Gubernur Jawa Timur, hingga perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa. Hadir pula Perum Bulog, Badan Pangan Nasional, Pos Indonesia, dan sektor perbankan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menjelaskan GPIPS 2026 dijalankan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia dengan penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Menurut Aida, pelaksanaan GPIPS telah dimulai di Sumatra pada Februari 2026 dan dilanjutkan di Jawa sebagai peluncuran nasional, sebelum diperluas ke Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulampua. Fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga.

"Bank Indonesia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai aktif mendorong produktivitas pangan, penguatan distribusi, kerja sama antardaerah, hingga dukungan pembiayaan sektor pertanian pascapanen." ujarnya.

Selain peluncuran GPIPS, kegiatan juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) untuk merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.

Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana pertanian, regenerasi SDM pertanian, pembiayaan usaha tani, serta penguatan distribusi pangan. "Sementara strategi jangka panjang mencakup perbaikan irigasi, pompanisasi, inovasi pertanian, korporatisasi, hingga penguatan neraca pangan nasional." katanya.

Bank Indonesia mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) April 2026 tetap terkendali di angka 2,42 persen secara tahunan (yoy). Sementara inflasi kelompok volatile food tercatat 3,37 persen (yoy), masih berada dalam kisaran sasaran nasional 3,0–5,0 persen.

"Ke depan, pemerintah dan Bank Indonesia memastikan sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan akan terus diperkuat untuk menghadapi risiko global maupun domestik sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat." ujarnya, mengakhiri.