Data Bansos Bermasalah, Warga Pertanyakan Akurasi Sistem Desil

RRI.CO.ID, Surabaya — Data penerima bantuan sosial kembali menjadi perhatian masyarakat. Istilah desil yang digunakan dalam penentuan kelompok kesejahteraan rumah tangga ramai diperbincangkan, terutama ketika ditemukan warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima.

Dalam dialog Aspirasi Surabaya Pagi Ini, Senin, 24 Agustus 2026, Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Timur Nanang Widaryoko mengatakan, Desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Semakin rendah posisi desil, semakin rendah pula tingkat kesejahteraan relatif rumah tangga tersebut.

Namun, desil tidak dapat disamakan begitu saja dengan status miskin atau tidak miskin. "Pemahaman mengenai desil perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat. Desil merupakan klasifikasi posisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan sejumlah indikator, sehingga perubahan desil tidak serta-merta menunjukkan seseorang telah menjadi kaya atau keluar dari kondisi rentan," ujarnya.

Perdebatan muncul ketika masyarakat menemukan adanya warga yang dinilai masih membutuhkan bantuan, tetapi berada pada desil yang lebih tinggi. Sebaliknya, ada pula warga yang dinilai sudah relatif mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa akurat data yang digunakan pemerintah dalam menentukan penerima bansos. Sejumlah pendengar menyampaikan pertanyaan mengenai akurasi data, proses pendataan di tingkat masyarakat, hingga metode yang digunakan untuk menentukan desil. Hal ini kemudian menjadi pembahasan bersama.

Salah satu pertanyaan datang dari pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Ahmad Irwan yang mempertanyakan mengapa proses pendataan tidak melibatkan RT dan RW secara lebih optimal. Menurutnya, keterlibatan perangkat di tingkat lingkungan dinilai penting karena mereka mengetahui kondisi sosial ekonomi warga secara langsung.

"Dalam perhitungan desil tersebut, saya sebagai masyarakat menyarankan bahwa seharusnya perhitungan itu dimulai dari tingkat RT/RW, baru nanti bisa diteruskan ke tingkat selanjutnya. Ini yang dalam penerapannya justru malah tidak dioptimalkan. Sehingga data yang diperoleh, menjadi penuh persoalan," ujarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Nanang mengatakan pembaruan data memang menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Data statistik sosial pada dasarnya membutuhkan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat menggambarkan kondisi rumah tangga secara nyata. Karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah, data juga perlu diperbarui secara berkala.

Sementara itu, pertanyaan serupa disampaikan pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Giman. Ia menyoroti dampak penggunaan desil terhadap masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan, tetapi justru tidak menerimanya.

"Dalam konteks ini, desil tidak hanya sekadar angka-angka saja, tetapi juga perlu dipahami sebagai pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan, bukan semata-mata label bahwa seseorang pasti layak atau tidak layak menerima bantuan. Penentuan penerima program tetap bergantung pada kriteria dan kebijakan masing-masing program bantuan sosial," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Nanang menjelaskan bahwa ketika menghimpun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan kerja sama semua pihak. Artinya, tidak hanya BPS saja, tetapi juga dari Kementrian dan lembaga terkait. Untuk itu, diperlukan sistem data nasional terpadu yang memuat informasi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia untuk mendukung program bantuan sosial dan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, pertanyaan juga datang dari pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Ramadhan yang mempertanyakan metode yang seharusnya digunakan untuk menghitung desil agar hasilnya sesuai dengan realitas di lapangan. Dalam pengukuran kesejahteraan, data tidak cukup hanya mengandalkan satu indikator. Berbagai karakteristik sosial ekonomi rumah tangga perlu diperhitungkan untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif.

Data tersebut kemudian diolah menggunakan metodologi statistik untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. "Kondisi rumah tangga setiap masyarakat ini berubah-ubah, sehingga posisi seseorang dalam kelompok kesejahteraan juga dapat berubah. Entah karena faktor ekonomi maupun faktor penambahan anggota keluarga. Karena itu, kualitas data menjadi faktor penting agar pengelompokan tersebut sedekat mungkin dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Nanang mengatakan keterlibatan masyarakat dan mekanisme verifikasi di lapangan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data. Data yang baik bukan hanya harus akurat ketika dikumpulkan, tetapi juga harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi terkini.