‎‎RRI.CO.ID,Sidoarjo – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sidoarjo menggelar Konsolidasi Akbar sebagai bentuk evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi–Mimik Idayana. Dalam momentum tersebut, PMII mengusung tema “Marhaban Ya Melawan: Sidoarjo Gagal Membaik, 1 Tahun Bandi–Mimik”.

‎

Ketua Umum PMII Cabang Sidoarjo, Muchammad Alfien Ananta, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap arah pembangunan daerah.

‎

“Perlawanan adalah bagian dari cinta terhadap daerah. Kritik adalah kepedulian, dan kontrol sosial adalah mandat konstitusional mahasiswa,” tegas Alfien dalam keterangan tertulis, Kamis 26 Februari 2026.

‎

PMII menilai, meskipun secara statistik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren positif, namun secara kualitatif berbagai persoalan mendasar belum terselesaikan. Beberapa di antaranya meliputi banjir tahunan, kemacetan, ketimpangan fasilitas pendidikan, hingga antrean panjang di layanan kesehatan.

‎

‎Dalam sektor pendidikan, PMII mencatat masih adanya ketimpangan fasilitas antarwilayah, minimnya transparansi pengelolaan anggaran, serta belum optimalnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer.

‎

“Pendidikan tidak boleh hanya menjadi proyek pencitraan. Tanpa reformasi tata kelola dan pengawasan ketat, Sidoarjo hanya akan melahirkan statistik, bukan kualitas,” ujar Alfien.

‎

PMII juga menyoroti sejumlah sekolah dasar dan menengah yang dinilai masih menghadapi persoalan infrastruktur dan pemerataan sarana prasarana.

‎

Ketenagakerjaan dan Industri

‎Sebagai kawasan industri strategis, dinilai belum maksimal menekan angka pengangguran. PMII menilai program penciptaan 100 ribu lapangan kerja belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan tenaga kerja lokal.

‎

Koordinator Lapangan PMII Cabang Sidoarjo, Rizal Idul Fitrianto, menyebutkan perlunya afirmasi tenaga kerja lokal serta pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.

‎

“Jangan sampai Sidoarjo hanya menjadi ruang produksi, sementara rakyatnya menjadi penonton di tanah sendiri,” kata Rizal.

‎

‎PMII juga menyoroti peningkatan prevalensi stunting yang disebut mencapai 10,6 persen, naik dari 8,4 persen pada tahun sebelumnya. Selain itu, kasus HIV/AIDS hingga Oktober 2025 dilaporkan mencapai sekitar 270 kasus baru dan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.

‎

Menurut PMII, kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan kesehatan yang lebih preventif, responsif, dan berbasis data.

‎

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret rapuhnya perlindungan hak dasar warga atas kesehatan,” tegas Alfien.

‎

Infrastruktur dan Program Prioritas

‎Dalam sektor infrastruktur, PMII menilai perbaikan jalan dan drainase masih bersifat tambal sulam tanpa perencanaan jangka panjang. Banjir dan kemacetan disebut masih menjadi persoalan rutin tahunan.

‎

PMII mendesak audit terbuka terhadap 14 program prioritas pemerintah daerah, termasuk transparansi realisasi anggaran, indikator capaian, serta dampak langsung terhadap masyarakat.

‎

Konsolidasi Akbar tersebut ditutup dengan delapan tuntutan, mulai dari pemerataan kualitas pendidikan, percepatan perbaikan jalan rusak, evaluasi sistem drainase dan tata ruang, hingga transparansi program sosial dan kepemudaan.

‎

“Kami berdiri di barisan rakyat, menjaga nurani kebijakan, dan memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol,” pungkas Alfien.

‎

PMII menegaskan, gerakan ini bukan sekadar kritik, melainkan dorongan agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka ruang dialog partisipatif demi perbaikan pembangunan ke depan.