Mau Tahu Banyak, Siswa SMA Al Uswah Tanya MBG ke Anggota Dewan

RRI.CO.ID, Surabaya - Puluhan siswa SMA Al Uswah Surabaya mempertanyakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat mengikuti kegiatan Tour Legislatif di DPRD Jawa Timur. Pertanyaan tersebut disampaikan dalam dialog bersama Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, di Ruang Paripurna DPRD Jatim.

Para siswa tidak hanya menanyakan pelaksanaan MBG, tetapi juga mempertanyakan keterlibatan pelaku UMKM dalam program tersebut. Mereka ingin mengetahui alasan pengelolaan MBG dinilai belum banyak melibatkan UMKM, termasuk bagaimana sikap anggota DPRD Jatim terhadap persoalan tersebut.

"Mereka bertanya, kenapa MBG tidak dikelola UMKM, tetapi justru oleh pihak yang sudah memiliki modal besar. Mereka juga bertanya bagaimana sikap saya terhadap persoalan tersebut," ujar Lilik, Minggu 16 Agustus 2026.

Lilik mengatakan pertanyaan para siswa menunjukkan adanya kepedulian generasi muda terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat. Menurutnya, MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menyangkut pemberdayaan ekonomi dan pengawasan anggaran.

"Saya sampaikan bahwa sebagai pembina komunitas UMKM tentu saya mendukung jika UMKM bisa dilibatkan. Namun, program ini juga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat karena mengawasi ribuan UMKM agar memenuhi standar yang sama tentu bukan pekerjaan yang mudah," jelasnya.

Selain MBG, para siswa juga mengajukan pertanyaan mengenai tugas dan kewenangan DPRD dalam menangani berbagai persoalan publik. Lilik menjelaskan bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan berbeda, sehingga persoalan di tingkat kabupaten atau kota tidak selalu menjadi kewenangan DPRD provinsi.

"Banyak yang bertanya soal berbagai persoalan di Surabaya, misalnya kebijakan parkir yang sedang ramai. Dari situ kami jelaskan bahwa persoalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya, bukan DPRD Provinsi," kata Lilik.

Dalam dialog tersebut, siswa juga menanyakan mekanisme pengaduan masyarakat kepada DPRD hingga perlindungan identitas pelapor. Lilik menilai berbagai pertanyaan itu menunjukkan bahwa para pelajar cukup kritis dan memiliki keingintahuan terhadap proses politik serta pemerintahan.

"Mereka cukup kritis. Ada yang bertanya apakah laporan masyarakat harus diviralkan terlebih dahulu, bagaimana privasi pelapor dijaga, hingga soal stigma bahwa politisi identik dengan korupsi. Semua itu kami jelaskan agar mereka memperoleh pemahaman yang utuh," ujarnya.