Rakor Perunggasan di Surabaya, Kementan Tegaskan Lindungi 3,8 Juta Peternak
- 11 Agt 2026 16:49 WIB
- Surabaya
Poin Utama
- Rakor Surabaya menghasilkan kesepakatan menjaga harga pakan hingga akhir tahun.
- Penyerapan telur melalui SPPG diarahkan meningkat dari sekali menjadi dua hingga tiga kali sepekan.
- Amran menegaskan izin pelaku usaha akan dicabut jika terbukti memainkan harga.
RRI.CO.ID, Surabaya - Kementerian Pertanian memperkuat perlindungan peternak dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya, Selasa, 11 Agustus 2026. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah mendengar aspirasi peternak.
Amran mengatakan, pemerintah telah membahas kondisi peternak hingga pukul 03.00 dini hari sebelum mencapai sejumlah kesepakatan. Salah satunya melanjutkan kebijakan harga pakan hingga akhir tahun untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak.
“Kemarin kami lihat, sampai jam 3 subuh tadi, kami membahas bagaimana nasib peternak kita. Alhamdulillah hari ini sepakat. Harga pakan dari SPFP, dari Blok, kita lanjutkan sampai akhir tahun,” kata Amran.
Pemerintah juga memastikan harga telur dijaga melalui penyerapan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Frekuensi penyerapan telur yang sebelumnya sekali setiap pekan, diarahkan menjadi dua hingga tiga kali.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pelaku usaha yang memainkan harga pakan. “Jangan ada bermain-main, kami pasti cabut izinnya,” ucap Amran tegas kepada pelaku usaha dan importir pakan.
Pemerintah juga memastikan Harga Pokok Produksi (HPP) dan harga pangan pemerintah untuk telur menjadi perhatian. Harga pakan juga harus dijaga agar tidak terlalu tinggi dan tidak dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan berlebihan.
Amran menyebut ada perusahaan yang diduga menaikkan harga dan akan diperiksa Satgas mulai Rabu, 12 Agustus 2026. “Kalau terbukti, izinnya saya cabut. Dengar aja kabarnya, izinnya saya cabut,” katanya.
Amran menyebut pemerintah harus menjaga keberlangsungan sekitar 3,8 juta peternak yang menggantungkan kehidupan dari sektor perunggasan. Menurutnya, pemerintah bergerak cepat setelah menerima aspirasi peternak di sejumlah daerah.
“Begitu kami lihat ada demo, beberapa daerah langsung kami rapat di Surabaya. Tidak menunggu naik naik naik di Jakarta,” ujarnya. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh memberi ruang bagi pihak yang mengambil keuntungan saat peternak mengalami kesulitan.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal, Suwardi, meminta kenaikan harga pakan tidak terus berlanjut. Ia juga meminta Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menambah telur karena kondisi pasar mengalami kelebihan pasokan.
“Telur menumpuk banyak dikandang, sampai 7 hari banyak yang tidak laku. Sehingga harapan dari kami adanya program-program itu bisa membantu mengurai,” kata Suwardi. Ia mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi meminta implementasinya benar-benar menyerap telur peternak lokal.
Suwardi mengatakan keputusan rakor memberikan kepuasan bagi peternak, namun pelaksanaannya harus sesuai kesepakatan. Di Kendal, menurutnya, baru lima SPPG yang membeli telur sesuai komitmen Rp26.000 per kilogram.
Sebelumnya, Kementan juga menetapkan penyerapan telur melalui SPPG mengacu Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah Rp26.500 per kilogram. Kebijakan tersebut diperkuat melalui pengawasan tata niaga bersama Satgas Pangan Polri untuk melindungi peternak rakyat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....