RRI.CO.ID, Surabaya - Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Program MBG di Provinsi Jatim. Rakor dipimpin oleh Kementerian Koodinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Kamis 19 Februari 2026.

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi dan memuji capaian jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak. Bahkan juga terbanyak yang memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Alhamdulillah, Jawa Timur sudah termasuk yang terbaik dan terbanyak, juga sudah memenuhi SLHS juga perbanyak, ya," katanya.

Zulhas menegaskan, untuk mensukseskan program MBG ini, sebanyak 17 Kementerian turut dilibatkan. Selain itu, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, juga diminta mengawal keberhasilan program ini.

"Seluruh pemerintah daerah, ada tujuh belas kementerian memiliki tanggung jawab untuk mendukung penuh pelaksana utama BGN yaitu Badan Gizi Nasional," ucapnya.

Pada Rakor tersebut, sekaligus sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Yang isinya adalah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang turut melibatkan pemerintah daerah.

"Jadi tidak ada alasan pemerintah daerah tidak bisa terlibat, atau tidak ikut terlibat. Karena dalam Perpres itu jelas semua pemerintah daerah dan kementerian wajib untuk mendukung suksesnya BGN dalam melaksanakan makan bergizi gratis ini," katanya tegas.

Selain Menko Pangan Zulkifli Hasan, hadir pula dalam Rakor, yakni Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendikdasmen Prof. Abdul Mu'ti, dan kepala BGN Dadan Hindayana. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, serta Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, turut hadiri Rakor.