RRI.CO.ID, Surabaya - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik di berbagai daerah. Dosen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Rafi Aufa Mawardi, menyebut pemerataan kualitas sarana pendidikan dinilai tetap harus menjadi prioritas.

Rafimenilai tata kelola pendidikan perlu diperkuat. Kebijakan pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada satu program.

Rafi menilai terdapat anomali dalam kebijakan pendidikan saat ini. Anggaran lebih banyak diarahkan pada program prioritas pemerintah dibanding perbaikan infrastruktur sekolah.

"Potret tersebut menggambarkan anomali yang sistemik," ujar Rafi, Rabu, 29 Juli 2026. "Pemerintah belum melihat persoalan infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya sosial secara menyeluruh."

Menurutnya, pemenuhan gizi dan fasilitas pendidikan harus berjalan beriringan. Keduanya saling mendukung terciptanya proses belajar yang optimal.

Ia menambahkan fasilitas sekolah yang kurang layak dapat menurunkan kualitas pembelajaran. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi psikologis dan motivasi belajar siswa.

"Anak yang sehat dan didukung lingkungan belajar kondusif lebih mudah mencapai tujuan pendidikan," katanya. "Lingkungan belajar yang buruk membuat hasil pendidikan sulit optimal."

Rafi berharap pemerintah menyusun kebijakan pendidikan yang lebih integratif melalui dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. Guru, akademisi, dan masyarakat dinilai perlu dilibatkan.

"Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas," ucapnya. "Perbaikan gizi harus diintegrasikan dengan kurikulum, fasilitas, dan kualitas guru agar pendidikan semakin merata."