RRI.CO.ID, Surabaya - Program Tiga Juta Rumah dinilai berpotensi menjadi pengungkit kebangkitan sektor industri nasional. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kemudahan perizinan, konsistensi program, serta sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia atau DPP REI, Paulus Totok Lusida, mengatakan, Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, membuka peluang besar bagi kebangkitan berbagai sektor industri.

Menurutnya, pembangunan perumahan memiliki keterkaitan dengan banyak sektor, sehingga keberhasilan program tersebut dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian.

“Program ini tentu menjadi peluang yang sangat baik untuk kebangkitan sektor-sektor industri. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada persoalan yang menuntut untuk dituntaskan,” ujar Totok saat diwawancarai RRI Surabaya, Selasa, 21 Juli 2026.

Ia menilai, salah satu persoalan penting yang perlu dibenahi adalah perizinan. Kemudahan perizinan dinilai dapat memperlancar pelaksanaan program sekaligus memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Selain itu, konsistensi program juga menjadi hal penting agar target yang telah ditetapkan dapat diikuti dengan hasil yang terukur.

Totok menambahkan, pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah juga membutuhkan sistem yang terintegrasi serta sinergi antarkementerian dan lembaga. Tanpa koordinasi lintas sektor, program yang telah dirancang dengan baik dinilai akan sulit mencapai hasil optimal.

“Program yang sudah baik ini harus diikuti dengan sinergitas dan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain. Tanpa adanya hal tersebut, akan sangat sulit untuk mewujudkannya,” jelas Totok.

Pandangan tersebut sejalan dengan Penasihat Kadin Jawa Timur sekaligus pelaku usaha sektor konstruksi dan properti, Jamhadi. Menurutnya, Program Tiga Juta Rumah dapat menjadi angin segar bagi sektor properti dan industri pendukung yang menghadapi tekanan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menilai, meningkatnya pembangunan perumahan akan menciptakan permintaan terhadap berbagai kebutuhan, mulai dari jasa konstruksi hingga bahan bangunan. Sektor seperti semen, baja, keramik, kaca, sanitasi, serta berbagai komponen bangunan lainnya berpotensi ikut terdorong seiring meningkatnya aktivitas pembangunan.

“Program ini bisa menjadi jalan bagi sektor-sektor industri untuk kembali bergeliat. Para pengembang dan kontraktor juga mendapatkan peluang untuk kembali bergerak,” kata Jamhadi.

Namun, ia menilai, peluang tersebut tetap membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah. Menurutnya, persoalan perizinan, aturan, tata kelola, serta kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan perumahan perlu disederhanakan dan diselaraskan agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

Secara nasional, pemerintah menyebut Program Tiga Juta Rumah memiliki dampak ekonomi yang luas karena dapat melibatkan hingga 185 subsektor industri serta menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Pemerintah juga menempatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha sebagai bagian penting dalam percepatan program tersebut.

Dengan demikian, keberhasilan Program Tiga Juta Rumah tidak hanya ditentukan oleh jumlah rumah yang berhasil dibangun. Kemudahan perizinan, kepastian kebijakan, konsistensi program, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar program tersebut benar-benar mampu menggerakkan industri dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.