Pertemuan yang diikuti pengelola PKBM se-Kota Sungai Penuh itu membahas berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal. Di antaranya peningkatan kualitas proses pembelajaran, pengelolaan administrasi dan data, pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai ketentuan, hingga pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar.

Selain itu, forum tersebut juga menjadi wadah diskusi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi PKBM di lapangan. Berbagai solusi dirumuskan melalui kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan para pengelola PKBM agar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan semakin efektif dan berkualitas.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Bovi Handriyanto, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa PKBM merupakan mitra strategis pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, khususnya bagi Anak Tidak Sekolah (ATS).

Menurutnya, keberadaan PKBM memiliki peran penting dalam membuka akses pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum sempat mengenyam atau menyelesaikan pendidikan formal. Dengan demikian, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

"PKBM merupakan mitra strategis Dinas Pendidikan dalam menangani Anak Tidak Sekolah. Karena itu, kami mengajak seluruh pengelola PKBM untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat tata kelola lembaga, serta membangun kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah," ujar Bovi.Selasa 28 Juli 2026

Ia menambahkan, peningkatan kualitas PKBM menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung program wajib belajar sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sungai Penuh.

Melalui pertemuan tersebut, Dinas Pendidikan berharap seluruh PKBM mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, layanan pendidikan kesetaraan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin berkualitas dan mampu menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.