RRI.CO.ID, Sungai Penuh - Pemerintah Kabupaten Merangin dan Sarolangun memperkuat kolaborasi lintas daerah melalui Forum “Diskusi Rabuan” bersama Tenaga Ahli Gubernur Jambi yang digelar di Aula Depati Payung Bappeda Kabupaten Merangin, Rabu 6 Mei 2026.

Forum strategis tersebut mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan SDM, Tata Kelola, Pengembangan Infrastruktur, dan Hilirisasi”, dengan melibatkan jajaran kepala OPD serta camat dari kedua kabupaten.

Kegiatan ini menjadi ruang penyelarasan arah pembangunan daerah tahun 2025–2026 di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, dalam laporannya mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar saat ini adalah penurunan transfer anggaran, di mana pada tahun 2026 APBD Merangin mengalami pengurangan sekitar Rp240 miliar.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset dan kebijakan fiskal daerah.

“Kami sedang menggenjot PAD melalui sertifikasi seluruh aset ruko di wilayah transmigrasi serta penyesuaian tarif sewa rumah dinas. Targetnya, PAD yang saat ini Rp167 miliar dapat terus meningkat hingga Rp170 miliar,” ujar Khafidh.

Di sektor infrastruktur, ia menyebutkan bahwa pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sekitar Rp88 miliar dari total APBD Rp1,4 triliun. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala cuaca ekstrem serta penyesuaian anggaran pusat yang berdampak pada sejumlah proyek jalan desa yang tertunda.

Sementara di sektor ekonomi kerakyatan, Pemkab Merangin mewajibkan setiap desa mengalokasikan minimal Rp150 juta dari Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Beberapa capaian yang disorot antara lain pengembangan kandang ayam petelur di Sungai Manau serta budidaya ikan sistem bioflok di lingkungan pesantren.

“Kita ingin Merangin mandiri pangan dan tidak bergantung pada pasokan dari daerah lain seperti Sumatera Barat,” tegasnya.

Kabar positif juga datang dari sektor kesehatan, di mana angka stunting di Merangin berhasil turun dari 14 persen menjadi 9,4 persen pada tahun 2026. Namun demikian, beban belanja pegawai masih menjadi perhatian karena mencapai 41 persen dari APBD, melebihi batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 35 persen.

Dari sisi kebijakan provinsi, Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Syahrasaddin, menekankan pentingnya transformasi ekonomi daerah dari sektor primer menuju hilirisasi industri.

Ia menyoroti fenomena ketergantungan pada sumber daya alam yang kerap tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat akibat lemahnya perencanaan pembangunan.

“Struktur PDRB kita masih didominasi sektor primer yang rentan terhadap gejolak harga global. Melalui Visi Jambi Mantap 2029, kita dorong hilirisasi agar nilai tambah tetap berada di daerah,” jelasnya.

Syahrasaddin juga memaparkan empat pilar transformasi pembangunan, yakni peningkatan kualitas SDM melalui beasiswa dan akses modal kerja, reformasi tata kelola berbasis digitalisasi perizinan, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, serta penguatan infrastruktur inklusif untuk menurunkan biaya logistik.

Forum Diskusi Rabuan ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antar daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terarah, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat di Merangin dan Sarolangun.