RRI.CO.ID. Sungai Penuh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengikuti Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kamis 30 Juli 2026.

Evaluasi berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Aula Rumah Dinas Bupati Merangin. Wakil Bupati Merangin A. Khafidh memimpin langsung jalannya kegiatan mewakili Bupati Merangin M. Syukur.

Turut hadir mendampingi Wabup, Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, para staf ahli bupati, asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Forum Camat, serta pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Merangin.

Dalam sambutan Bupati Merangin yang dibacakan Wabup A. Khafidh, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Tim Evaluator KemenPAN-RB, termasuk Analis Kebijakan Madya Anisa Rifka dan Analis Kebijakan Pratama Alifta Rahma, atas pendampingan dan evaluasi yang diberikan.

Menurut Khafidh, hasil evaluasi menjadi bekal penting untuk memperbaiki sistem pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan, pada penilaian tahun 2025 Kabupaten Merangin memperoleh nilai 68,11 dengan predikat B. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan kinerja pemerintah daerah. Namun, Pemkab Merangin tidak ingin berhenti di titik tersebut dan kini menargetkan predikat BB.

"Target meraih predikat BB ini bukan sekadar mengejar nilai yang lebih tinggi, tetapi menjadi bentuk tanggung jawab agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar A. Khafidh.

Wabup menegaskan, penerapan SAKIP tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif. Sebaliknya, seluruh perencanaan dan penggunaan anggaran harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa seluruh program pemerintah daerah harus mendukung penurunan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, Khafidh meminta seluruh OPD menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan sekaligus mendorong lahirnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain memperbaiki tata kelola, Wabup juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Mari kita tingkatkan sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan visi Merangin Baru 2030 yang berdaya saing, akuntabel, reformis, dan unggul," tutupnya.