RRI.CO.ID, Sungai Penuh - Pemerintah melalui KPPN Sungai Penuh memberikan kelonggaran bagi desa yang belum sempat mencairkan Dana Desa Tahap I tahun 2026. Meski telah melewati batas waktu, desa masih memiliki peluang untuk mengakses dana tersebut hingga pertengahan Juni mendatang.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi pemerintah desa, terutama yang terkendala administrasi atau proses pengajuan. Dengan adanya relaksasi tersebut, desa tetap dapat melakukan pencairan Dana Desa, baik untuk Tahap I maupun Tahap II pada tahun anggaran berjalan.

Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lusi Winanda Restu, menyampaikan bahwa fleksibilitas ini diberikan untuk memastikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terhambat.

Menurutnya, desa yang tidak sempat mencairkan Dana Desa Tahap I tetap memiliki opsi untuk mencairkannya bersamaan pada Tahap II. Namun, hal itu harus disertai komitmen dari pemerintah desa.

“Kepala desa perlu membuat surat pernyataan kesanggupan agar dana yang belum tersalurkan dapat direalisasikan dengan baik,” jelas Lusi.Minggu 19 April 2026

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan administrasi di tingkat desa. Kelengkapan dokumen dinilai menjadi faktor utama agar proses pencairan berjalan lancar tanpa kendala di kemudian hari.

Lebih lanjut, Lusi mengungkapkan bahwa kebijakan tahun 2026 ini merupakan perubahan dari mekanisme sebelumnya. Jika pada tahun-tahun lalu desa yang gagal mencairkan Tahap I otomatis kehilangan kesempatan pada Tahap II, kini aturan tersebut dibuat lebih fleksibel.

Dengan kebijakan baru ini, desa yang sempat tertunda tetap memiliki kesempatan untuk mengejar penyaluran dana pada bulan berikutnya.

KPPN Sungai Penuh berharap seluruh pemerintah desa dapat memanfaatkan kebijakan ini secara optimal, sehingga Dana Desa dapat segera tersalurkan dan digunakan untuk mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.