DPKP Babel Berupaya Redam Keresahan Masyarakat soal Harga TBS Sawit

RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Petani di Bangka Belitung resah menyikapi penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sejak pertengahan Mei 2026. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk meredam keresahan itu, sekaligus melaporkan kondisi riil di lapangan ke pemerintah pusat.

Kepala DPKP Babel, Kurniawan, mengatakan, berdasarkan pantauan lapangan per 23 Mei, penurunan harga ini terjadi secara spesifik pasca-tanggal 20 Mei. Kendati demikian anjloknya harga sejauh ini lebih berdampak pada petani swadaya (mandiri), sementara petani mitra (plasma) relatif masih aman.

"Kalau berdasarkan hasil rapat zoom kami, harga yang ditetapkan per 18 Mei kemarin untuk petani mitra sebenarnya masih diikuti oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Namun, untuk harga pasca-tanggal 20 Mei, terutama bagi petani swadaya, memang faktanya langsung turun, termasuk harga di tingkat pabrik," kata Kurniawan, Selasa 26 Mei 2026.

Menurut Kurniawan, ada dua faktor utama yang memengaruhi kondisi pasar saat ini. Pertama, pada penetapan berkala sebelumnya, tren harga Crude Palm Oil (CPO) global memang tercatat sedang rendah. Faktor kedua berkaitan dengan dinamika regulasi atau kebijakan nasional per tanggal 20 Mei, yang membuat para pembeli besar memilih untuk menahan diri.

"Hasil koordinasi kami dengan beberapa PKS menunjukkan bahwa pihak buyer (pembeli) saat ini mengambil sikap Wait and See (WNC). Mereka masih menunggu arahan dan perkembangan lebih lanjut terkait kebijakan pasca-20 Mei tersebut," ujarnya.

Menyikapi situasi yang dinamis ini, DPKP Babel bergerak cepat melakukan langkah-langkah strategis di tingkat daerah. DPKP terus menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan sawit di Babel agar tidak menekan harga terlalu dalam.

"Dari pihak kami jelas mengimbau kepada seluruh PKS untuk sebisa mungkin mempertahankan harga beli. Karena ini mekanisme pasar, fokus utama kami adalah mengupayakan berbagai cara agar gejolak ini tidak sampai membuat masyarakat atau petani resah," katanya.

Ia menambahkan evaluasi reguler melalui rapat penetapan harga akan kembali digelar dalam waktu dekat untuk menyesuaikan kondisi terbaru. Lanjut dia, DPKP Babel telah melakukan rapat nasional secara daring atau virtual pada Sabtu, 23 Mei, bersama jajaran Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian guna memetakan dampak pergerakan harga ini secara nasional.

"Kami sudah ikut rapat untuk menghimpun data se-Indonesia mengenai gambaran harga TBS pasca-tanggal 20 Mei ini. Data-data dari daerah ini nantinya digodok sebagai bahan laporan Pak Menteri kepada Pak Presiden," katanya.

Laporan tersebut bertujuan agar pemerintah pusat dapat segera mengeluarkan diskresi atau arahan kebijakan baru guna menstabilkan kembali harga sawit di daerah. "Sampai hari ini, kami masih menunggu arahan selanjutnya dari pusat pasca-pelaporan tersebut," ujarnya.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menilai pelemahan harga ini dinilai murni imbas dari kebijakan regulasi di tingkat pusat dan mulai memicu kekhawatiran besar di tingkat petani daerah.

Plt Ketua Apkasindo Babel, Jamaluddin, mengungkapkan bahwa penurunan harga TBS ini dipicu oleh kebijakan skema ekspor satu pintu (S4) yang dicanangkan pemerintah pusat. Imbasnya, penurunan harga tidak hanya terjadi di Bangka Belitung, melainkan melanda hampir seluruh wilayah Indonesia secara merata.

"Padahal kalau kita lihat di pasar luar negeri, harga CPO sebenarnya masih sangat bagus. Namun kebijakan ini otomatis membuat rata-rata harga TBS di dalam negeri turun drastis, dan petani kita yang langsung merasakan dampaknya," ujar Jamaluddin.

Menurut Jamaluddin, jika tren penurunan harga ini terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, kondisi perekonomian di Bangka Belitung dikhawatirkan akan memburuk. Apalagi, penurunan harga ini terjadi di tengah momen krusial menjelang tahun ajaran baru sekolah, di mana kebutuhan finansial masyarakat sedang meningkat.

Di sisi lain, operasional perawatan kebun sawit di Bangka Belitung juga terancam terganggu akibat tingginya biaya produksi lokal.

"Dampaknya banyak sekali. Petani kemungkinan besar akan mengurangi penggunaan pupuk karena dana terbatas. Belum lagi masalah upah tenaga kerja di Pulau Bangka ini tergolong mahal. Ini jelas berdampak sistemik pada pemeliharaan kebun," katanya.