RRI.CO.ID, Pangkalpinang - Percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang perkuat sinergi bersama DPR RI.

Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin mengatakan peningkatkan sinergi, dan kolaborasi antara Pemkot Pangkalpinang dengan Legislatif, salah satu solusi dan inovasi dalam menyiasati karena adanya reformasi Transfer ke Daerah (TKD).

"Langkah ini kami ambil sebagai upaya dalam pembangunan daerah. Ini adalah jembatan komunikasi antar lembaga yang memiliki visi dan misi yang seiring sejalan untuk menciptakan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat Pangkalpinang khususnya, masyarakat Babel umumnya,” ujar Wali Kota, saat melaksanakan audiensi bersama Komisi DPR RI dari Fraksi PDIP, di Jakarta, Kamis 9 April 2026.

Wali Kota juga mengusulkan pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam. Di hadapan Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, pihaknya menyampaikan jika rencana pengembangan pelabuhan telah tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

“Pembahasan terkait pelabuhan ini sudah mulai dibahas sejak sepuluh tahun lamanya. Terkait permasalahan pelabuhan ini adalah permasalahan yang sangat krusial, karena pelabuhan ini bermanfaat bukan hanya oleh Kota Pangkalpinang saja, melainkan untuk daerah lainnya di Pulau Bangka,” katanya.

Saparudin juga menyatakan, rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam sudah disampaikan pada saat audiensi dengan Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 31 Maret 2026, dengan kesiapan data dan dokumen pendukung yang sudah disiapkan akan diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), serta disampaikan juga melalui Bappenas.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Lasarus, mengusulkan agar Pemkot Pangkalpinang juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian LH dan Kementerian KKP RI, serta Kementerian ESDM.

Penetapan Lokasi (Penlok), menurutnya harus sudah masuk dalam RIPN (Rencana Induk Pelabuhan Nasional). Ia juga memberikan opsi jika dalam pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam diperbolehkan bekerja sama dengan pihak investor.

“Nanti seluruh administrasi perizinan yang disampaikan ke Kementerian terkait akan mendapat pengawalan oleh Komisi V DPR RI, dan akan memfasilitasi urusan untuk melakukan pengurusan perizinan ke Kementerian terkait,” ucapnya.