RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Pemkab Basel) mengeluhkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang biaya operasional bus sekolah. Pasalnya, armada transportasi pelajar tersebut tidak masuk dalam daftar kendaraan yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menurut Peraturan Presiden (Perpres).

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid mengatakan, terpaksa saat ini seluruh bus sekolah di wilayahnya menggunakan BBM non-subsidi jenis Dexlite. Kondisi ini dinilai cukup berat mengingat alokasi anggaran operasional telah ditetapkan sebelumnya.

"Dalam Perpres itu, yang boleh menggunakan BBM subsidi hanya damkar, ambulans, dan beberapa mobil pelayanan lainnya. Tetapi bus sekolah ternyata tidak termasuk. Akibatnya, saat ini seluruh bus sekolah kita di Bangka Selatan harus menggunakan Dexlite yang harganya jauh lebih mahal," kata Riza, Jumat 8 Mei 2026.

Menurut Bupati, kebijakan ini berdampak langsung pada postur APBD yang sudah disahkan alias ketok palu. Kenaikan biaya operasional yang terjadi di tengah jalan membuat pemerintah daerah harus memutar otak untuk menutupi kekurangan anggaran.

"Kekuatan APBD kita terganggu. Karena kenaikan biaya ini terjadi setelah anggaran direncanakan dan disahkan, sehingga dana yang ada sekarang tidak mencukupi untuk menanggung biaya BBM non-subsidi tersebut," katanya.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan Ketua DPRD Provinsi dapat memfasilitasi audiensi ke pemerintah pusat untuk mengusulkan revisi Perpres terkait klasifikasi penerima BBM subsidi.

"Kami minta tolong kepada Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRD Didit untuk menyurati pusat. Kita ingin aspirasi ini disampaikan agar ada kebijakan yang diubah. Kepentingan kita adalah bagaimana dunia pendidikan tidak terganggu hanya karena kendala kenaikan biaya transportasi," katanya.

Ia menambahkan, permasalahan ini kemungkinan besar tidak hanya dirasakan oleh Bangka Selatan, melainkan merata di seluruh wilayah Provinsi Babel. Jika tidak segera dicarikan solusi, dikhawatirkan aktivitas mobilisasi anak-anak didik di daerah akan terhambat.

"Kami berharap bus sekolah bisa dimasukkan ke dalam kategori kendaraan yang boleh memakai BBM subsidi. Jika tidak, aktivitas anak-anak didik kita bisa terganggu," katanya.

Sementara, Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani mengatakan, pihaknya akan mengkaji usulan tersebut, sebab kewenangannya ada di pusat.

“Itu masih saya kaji, karena itu menang pusat kita hanya bisa mengusulkan saja,” ujarnya.