RRI.CO.ID, Pangkalpinang- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima audiensi forum ulama terdiri dari para habib, asatiz, serta tokoh umat Islam. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua DPRD Babel, Kamis 5 Maret 2026.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan, aspirasi dan pernyataan sikap yang disampaikan para tokoh umat akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Insyaallah hari Senin nanti pernyataan sikap ini akan kami antar langsung ke DPR RI dan pemerintah pusat. Ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, bukan kebijakan daerah,” ujar Didit.
Ia berharap pemerintah pusat dapat menerima dan mempertimbangkan masukan yang disampaikan masyarakat tersebut.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat menerima masukan ini. Kita hanya berusaha dan berdoa,” katanya.
Menurut dia, aspirasi dari masyarakat terkait isu tersebut cukup sering disampaikan kepada DPRD.
“Hampir setiap minggu masyarakat menyampaikan aspirasi kepada kami,” katanya.
Diketahui pada pertemuan tersebut, para tokoh umat menyampaikan sejumlah pernyataan sikap terkait kebijakan internasional yang dinilai berkaitan dengan konflik di Palestina.
Mereka juga menyatakan penolakan terhadap Board of Peace (BoP) yang dinilai bukan sebagai solusi damai yang adil, melainkan berpotensi menjadi instrumen intervensi asing dan bentuk penjajahan gaya baru yang dapat mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza. Mereka menilai perdamaian tanpa keadilan serta tanpa pengakhiran penjajahan hanya akan menjadi ilusi yang menyesatkan.
Selain itu, mereka juga menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera menarik Indonesia dari keanggotaan BoP. Menurut mereka, langkah tersebut sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta amanat konstitusi untuk menghapus segala bentuk penjajahan di dunia. Keanggotaan Indonesia dalam BoP dipandang berpotensi bertentangan dengan dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan pembebasan Palestina.
“Penolakan terhadap rencana pengiriman prajurit Tentara Nasional Indonesia ke Palestina apabila berada di bawah komando Amerika Serikat. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi justru melindungi kepentingan pihak penjajah,” kata perwakilan tokoh umat itu.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan langkah tegas terhadap Amerika Serikat dan entitas zionis Yahudi, termasuk dalam hubungan politik maupun perdagangan yang dianggap tidak seimbang dan merugikan Indonesia.
Selain itu, mereka mengajak seluruh organisasi masyarakat Islam dan elemen masyarakat lainnya, khususnya pihak-pihak yang sebelumnya mendukung keanggotaan Indonesia dalam BoP, agar menarik dukungan tersebut dan menyampaikan sikap baru yang mendesak pemerintah keluar dari BoP serta tidak mengirimkan TNI di bawah komando Amerika Serikat.
“Para tokoh umat juga mengingatkan para pemimpin negara-negara Islam agar tidak berpihak kepada pihak yang dinilai sebagai penjajah, serta menyerukan pentingnya persatuan umat dalam kepemimpinan Islam,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....