81 KDKMP di Bangka sudah Berbadan Hukum, 33 di Antaranya Rampung 100 Persen

RRI.CO.ID, Sungailiat - Sebanyak 81 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bangka telah berbadan hukum koperasi.

Dari jumlah itu, 33 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai progres 100 persen, dengan rincian 28 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan.

Sedangkan untuk pembangunan fisik, dijelaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, Elly, baru 53 KDKMP termasuk 33 koperasi yang telah rampung, serta lainnya masuk dalam tahap pembangunan, seperti gerai, pergudangan dan kelengkapan lainnya,

“Untuk pembangunan koperasi ini ada peran PT Agrenas didalamnya, makanya dari Kementerian Koperasi kan mereka mempersyaratkan untuk lahan, sejauh ini lahan harus memiliki ukuran seribu meter persegi,” kata Elly kepada RRI, Selasa 22 September 2026.

Dari jumlah 81 KDKMP di Kabupaten Bangka, terdiri dari 62 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 19 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Ke-28 KDMP yang telah rampung 100 persen berada di Desa Bakam, Neknang, Penyamun, Mangka, Bukit Layang, Dalil, Mabat, Tiang Tarah, Kapuk, Maras Senang, Sempan, Pemali, Rebo, Silip, Lumut, Banyuasin, Bintet, Gunung Pelawan, Cit, Mapur, Nibung, Labu, Tanah Bawah, Petaling Banjar, Petaling, Mendo, Labuh Air Pandan dan Air Duren.

Lima KKMP yang telah mencapai progres 100 persen berada di Kelurahan Jelitik, Sinar Jaya Jelutung, Surya Timur, Srimenanti dan Lubuk Kelik.

“Selain 33 KDKMP yang telah rampung, sebanyak 20 KDKMP masih dalam proses pembangunan. Terdiri dari lima KKMP dan 15 KDMP,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Labu, Kecamatan Mendo Barat, Muslim, mengatakan KDKMP di desanya telah selesai dibangun. Saat ini, pihaknya masih melengkapi sejumlah fasilitas penunjang.

"Untuk koperasi di desa kami sudah selesai dibangun. Saat ini masih proses melengkapi fasilitas," ujar Muslim.

Pihaknya masih terus melakukan upaya memenuhi kelengkapan koperasi dengan menunggu arahan dari pemerintah pusat.