RRI.CO.ID, Sumenep - Masyarakat yang akan melakukan perjalanan laut pada momentum mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 diimbau untuk mengurus tiket kapal secara mandiri guna menghindari praktik penipuan oleh oknum calo.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep, Achmad Dzulkarnain. Ia menegaskan bahwa program tiket mudik gratis disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga saat Lebaran.

“Masyarakat kami harapkan bisa bersabar dan mengurus tiket sendiri. Jangan sampai melalui calo karena rawan terjadi penipuan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 9 Maret 2026.

Menurutnya, kondisi saat musim mudik memang berbeda dengan hari biasa. Banyaknya masyarakat yang mengurus tiket secara bersamaan sering kali menimbulkan antrean panjang karena tingginya minat masyarakat yang ingin pulang ke wilayah kepulauan.

Ia menambahkan, untuk program mudik gratis yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, masyarakat kini dapat melakukan pemesanan tiket secara daring melalui situs resmi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan transparan.

Selain itu, Disperkimhub juga akan memperketat pengawasan distribusi tiket mudik gratis dengan melibatkan aparat keamanan, seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya oknum yang memesan tiket dalam jumlah besar untuk kemudian diperjualbelikan kembali kepada masyarakat.

Pengawasan tersebut akan dilakukan secara persuasif dan hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang hendak pulang kampung ke wilayah kepulauan.

“Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik bagi pemudik yang menggunakan tiket gratis maupun yang membeli tiket secara reguler,” katanya.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Komisi III, Wiwid Harjo Yudanto, mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait kesiapan program mudik gratis tahun ini.

Menurutnya, salah satu fokus pembahasan adalah mekanisme distribusi tiket agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami menekankan agar OPD terkait memperkuat pengawasan sehingga praktik percaloan bisa dicegah dan masyarakat dapat memperoleh tiket dengan lebih mudah,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga memastikan kesiapan armada kapal yang akan digunakan selama masa angkutan mudik. Berdasarkan laporan yang diterima, seluruh armada dinyatakan siap beroperasi dan telah melalui proses pemeriksaan kelayakan. “Keamanan dan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan mudik tahun ini,” ucapnya.