Membangun Ekosistem Inovasi

PIDATO Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 menarik perhatian publik. Di hadapan ribuan akademisi, guru besar, rektor, dan peneliti, Presiden tidak hanya menyampaikan pidato seremonial, tetapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar.

Mengapa Indonesia masih mengimpor benih gandum, mengapa produktivitas sawit Malaysia lebih tinggi daripada Indonesia, dan mengapa setelah lebih dari delapan dekade merdeka Indonesia belum memiliki industri otomotif nasional yang benar-benar mandiri. Presiden juga menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi bangsa.

Pertanyaan Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan sekadar pertanyaan teknis. Bagi saya, pertanyaan tersebut merupakan refleksi mendasar tentang arah kebijakan pembangunan Indonesia.

Selama memimpin Kota Pariaman hampir satu dekade, saya belajar bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kemampuan pemerintah membangun ekosistem inovasi. Banyak inovasi pelayanan publik yang kami lahirkan bukan karena memiliki sumber daya melimpah, melainkan karena mampu menghubungkan birokrasi, perguruan tinggi, masyarakat, dan dunia usaha dalam satu tujuan bersama.

Sebagai analis kebijakan publik, saya melihat persoalan Indonesia bukan kekurangan ilmuwan, dosen, ataupun peneliti. Kita memiliki ribuan perguruan tinggi dan puluhan ribu akademisi. Yang masih lemah adalah kebijakan yang menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan industri dan pembangunan nasional.

Akibatnya, banyak penelitian berhenti sebagai laporan akademik atau publikasi ilmiah. Sangat sedikit yang berkembang menjadi produk, teknologi, maupun kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Data menunjukkan belanja penelitian dan pengembangan Indonesia masih sekitar 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto. Angka tersebut tertinggal dibandingkan negara-negara yang berhasil menjadikan inovasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.

Rendahnya investasi riset berimplikasi pada lemahnya daya saing nasional. Pertanyaan Presiden mengenai produktivitas sawit, impor gandum, dan industri otomotif sesungguhnya memiliki satu benang merah, yaitu belum optimalnya hilirisasi riset dan inovasi.

Dalam perspektif kebijakan publik, persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan menambah anggaran semata. Yang lebih penting adalah membangun tata kelola inovasi yang berkelanjutan.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha harus bekerja dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Sebagai dosen kebijakan publik, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kualitas sebuah kebijakan diukur dari dampaknya bagi masyarakat.

Riset seharusnya tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata bangsa. Mulai dari ketahanan pangan, energi, kesehatan, hingga pengembangan industri nasional.

Pemerintah daerah juga harus diberi ruang lebih besar sebagai laboratorium inovasi. Daerah merupakan tempat terbaik untuk menguji berbagai kebijakan sebelum diperluas secara nasional.

Pengalaman saya menunjukkan bahwa inovasi akan tumbuh apabila pemimpin daerah berani mengambil keputusan berbasis data. Memberi ruang bagi kreativitas aparatur, serta membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi.

Ke depan, Indonesia membutuhkan kebijakan riset yang konsisten lintas pemerintahan, peningkatan investasi penelitian, insentif bagi industri yang memanfaatkan hasil riset nasional, serta sistem evaluasi yang mengukur dampak nyata penelitian terhadap pembangunan.

Indonesia tidak kekurangan orang-orang cerdas. Yang kita perlukan adalah keberanian membangun sistem yang memastikan kecerdasan tersebut menjadi inovasi, inovasi menjadi industri, dan industri menjadi kesejahteraan rakyat.

Pertanyaan Presiden hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan inovasi nasional. Sebab, bangsa yang besar bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga mampu mengubah ilmu pengetahuan menjadi kekuatan ekonomi dan kemandirian bangsa.

Oleh: Genius Umar

Mantan Wali Kota Pariaman, Analis Kebijakan Publik, Dosen MAP Universitas Negeri Padang