LANGKAH Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bukan sekadar agenda rutin penyusunan APBN. Kehadiran langsung Presiden menunjukkan bahwa kebijakan fiskal kini ditempatkan sebagai agenda strategis nasional yang berada langsung di bawah perhatian kepala negara.

Langkah ini juga dapat dibaca sebagai upaya pemerintah menjaga kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global, tekanan fiskal, serta kehati-hatian investor terhadap prospek ekonomi dunia. Kehadiran Presiden memberi pesan adanya kepastian politik dan komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Namun di balik itu, terdapat pesan penting bagi pemerintah daerah. Arah kebijakan fiskal nasional 2027 memberi sinyal kuat bahwa pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah akan mengalami perubahan cukup mendasar.

Selama ini sebagian besar daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun berbagai skema bantuan fiskal lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan banyak daerah belum sepenuhnya terdorong membangun kemandirian fiskal dan kreativitas ekonomi lokal.

Sementara itu, kebijakan fiskal pemerintah ke depan menekankan efisiensi anggaran, pengendalian defisit, dan kehati-hatian fiskal. Kondisi ini membuat ruang fiskal pemerintah pusat semakin terbatas sehingga pola transfer ke daerah sangat mungkin menjadi lebih selektif dan berbasis kinerja.

Artinya, daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana transfer pusat sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah harus mulai membangun paradigma baru pembangunan yang lebih mandiri, produktif, dan inovatif.

Ke depan, keberhasilan daerah tidak lagi diukur dari besarnya APBD, tetapi dari kemampuan menciptakan aktivitas ekonomi yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Karena itu, daerah dituntut lebih kreatif dalam mengembangkan kawasan ekonomi baru.

Selain itu mengoptimalkan aset daerah, memperkuat BUMD secara profesional, membangun industri berbasis potensi lokal. Serta dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik, dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif.

Dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, keterlibatan sektor swasta menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pemerintah daerah tidak mungkin lagi hanya mengandalkan APBD untuk membangun infrastruktur, kawasan industri, pariwisata, maupun layanan publik lainnya.

Kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan swasta akan menjadi salah satu kunci pembangunan daerah ke depan.

Namun, upaya membangun kemandirian daerah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan kewenangan yang memadai.

Karena itu, penguatan otonomi daerah harus berjalan seiring dengan perubahan kebijakan fiskal nasional. Pemerintah pusat perlu memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah dalam pengelolaan investasi, penyederhanaan perizinan, pengembangan kawasan ekonomi, hingga inovasi pembiayaan pembangunan.

Daerah membutuhkan fleksibilitas agar mampu bergerak cepat menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi dan potensi wilayah masing-masing. Jika kewenangan daerah tetap terlalu birokratis dan tersentralisasi, maka daerah akan kesulitan bersaing menarik investasi dan mengembangkan ekonomi lokal.

Padahal setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan yang berbeda. Karena itu, hubungan pusat dan daerah ke depan tidak cukup dipahami sebagai hubungan pembagian anggaran, tetapi harus berkembang menjadi kemitraan pembangunan.

Pemerintah pusat berperan menjaga stabilitas nasional dan arah kebijakan makro, sedangkan daerah menjadi motor pertumbuhan ekonomi di lapangan.

Dalam konteks tersebut, tantangan terbesar pemerintah daerah ke depan bukan hanya mengelola anggaran, tetapi menghadirkan kepemimpinan yang inovatif, adaptif, dan mampu membaca perubahan ekonomi secara cepat.

Kepala daerah tidak cukup hanya menjadi administrator pemerintahan, tetapi juga harus menjadi entrepreneur pembangunan yang mampu menarik investasi. Lalu menciptakan lapangan kerja, membangun kolaborasi dengan dunia usaha, dan menggerakkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Pidato Presiden mengenai RAPBN 2027 dapat dibaca sebagai awal perubahan paradigma pembangunan nasional: dari daerah yang bergantung pada transfer pusat menuju daerah yang lebih mandiri, kreatif, dan kompetitif.

Jika perubahan ini berhasil dikelola dengan baik, maka daerah akan tumbuh menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang memperkuat ekonomi nasional. Namun jika daerah gagal beradaptasi, kesenjangan pembangunan antarwilayah justru berpotensi semakin melebar.

Oleh: Dr. Genius Umar

Mantan Wali Kota Pariaman, Dosen Kebijakan Publik Universitas Negeri Padang dan Pengamat Kebijakan Publik