PERSOALAN terbesar pembangunan Indonesia hari ini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Persoalannya adalah bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara masif di tengah meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahun.

Indonesia sedang menghadapi bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif terus meningkat. Kondisi ini dapat menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat berubah menjadi masalah sosial apabila tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2025 mencapai 153,05 juta orang atau meningkat 3,67 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,76 persen dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 145,77 juta orang.

Di sisi lain, struktur ketenagakerjaan Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena dominasi pekerja informal yang relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya soal jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan pekerjaan itu sendiri.

Dalam konteks itulah, kebijakan Presiden dan Wakil Presiden untuk menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan selama periode pemerintahan lima tahun merupakan kebijakan yang sangat strategis dan mulia. Target tersebut disampaikan dalam kampanye politik dan kemudian dijadikan sebagai program kerja pemerintah untuk menjawab tantangan pengangguran, bonus demografi, serta kebutuhan kerja generasi muda Indonesia.

Namun dalam perspektif ilmu kebijakan publik, sebuah kebijakan tidak cukup berhenti pada tahap keputusan politik semata. Setelah kebijakan diputuskan oleh pemimpin tertinggi negara, maka tahapan berikutnya yang sangat menentukan adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan atau how to implement policy.

Di sinilah peran penting perencanaan teknokratik yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerian teknis terkait. Dalam teori kebijakan publik, implementasi merupakan jantung keberhasilan kebijakan.

Banyak kebijakan gagal bukan karena tujuannya salah, tetapi karena lemahnya desain implementasi. Selama ini target pembangunan sering berhenti pada angka makro nasional tanpa pembagian tanggung jawab implementasi yang jelas antarlembaga.

Akibatnya, banyak program berjalan parsial, tidak terintegrasi, dan sulit diukur efektivitasnya dalam menciptakan pekerjaan baru. Karena itu, target 19 juta lapangan kerja harus diterjemahkan secara konkret ke dalam peta jalan nasional penciptaan kerja yang terukur, realistis, dan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Jika dihitung secara sederhana, target 19 juta lapangan kerja selama lima tahun berarti Indonesia harus menciptakan sekitar 3,8 juta pekerjaan baru setiap tahun. Artinya, negara harus mampu menghadirkan sekitar 316 ribu pekerjaan baru setiap bulan.

Angka ini tentu tidak mungkin dicapai tanpa desain implementasi yang sistematis dan kolaboratif. Karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama kementerian teknis perlu membagi target nasional tersebut ke dalam target sektoral tahunan.

Kementerian Perindustrian harus memiliki target penyerapan kerja dari sektor manufaktur dan hilirisasi industri. Semestinya harus ada industri (pabrik) baru yang tumbuh di beberapa daerah di Indonesia dan menghindari penutupan pabrik untuk menampung tenaga kerja yang masif.

Kementerian Pertanian bertanggung jawab melalui modernisasi pertanian dan agroindustri yang akan menampung tenaga kerja dari kalangan anak muda. Kementerian Pariwisata dan Kementrian Ekonomi Kreatif melalui pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif.

Demikian pula kementerian lain harus memiliki kewajiban penciptaan kerja sesuai bidang masing-masing. Dalam praktik pemerintahan selama ini, ukuran keberhasilan kementerian sering kali lebih dominan pada penyerapan anggaran dan realisasi administrasi program.

Padahal, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, indikator utama yang harus mulai diutamakan adalah berapa banyak lapangan kerja yang berhasil diciptakan. Selain kementerian, pemerintah daerah juga harus menjadi bagian utama dari implementasi kebijakan ini.

Gubernur, bupati, dan wali kota semestinya diberikan target penciptaan kerja setiap tahun berdasarkan potensi ekonomi daerah masing-masing. Daerah pertanian dapat mengembangkan agroindustri dan industri pangan.

Daerah pesisir dapat memperkuat sektor perikanan dan logistik laut. Daerah wisata dapat membangun ekonomi kreatif dan UMKM berbasis lokal.

Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi tumbuh merata di seluruh wilayah Indonesia. Program strategis nasional juga harus diarahkan menjadi mesin penciptaan kerja baru.

Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan pekerjaan melalui dapur umum, distribusi pangan, petani pemasok, UMKM makanan, logistik, dan tenaga pengawasan gizi. Dalam ilmu kebijakan publik, implementasi yang baik membutuhkan indikator, pembagian peran, target, pengawasan, dan evaluasi yang jelas.

Karena itu, target penciptaan lapangan kerja harus masuk ke dalam indikator kinerja kementerian dan pemerintah daerah. Bahkan, evaluasi anggaran dan insentif daerah seharusnya mulai dikaitkan dengan keberhasilan menciptakan lapangan pekerjaan.

Ke depan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Pertumbuhan harus benar-benar mampu menghadirkan pekerjaan yang layak, produktif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik, target besar tanpa desain implementasi yang jelas hanya akan menjadi retorika pembangunan. Karena itu, 19 juta lapangan kerja harus diterjemahkan menjadi kewajiban nyata setiap kementerian dan pemerintah daerah agar rakyat benar-benar merasakan hadirnya negara dalam penyediaan pekerjaan.

Oleh: Dr. Genius Umar

Dosen Kebijakan Publik UNP dan Pengamat Kebijakan Publik